Kasongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) siap mendukung program Sekolah Rakyat yang merupakan program Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan dengan menyiapkan lokasi untuk program tersebut.
"Kami baru saja melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang diusulkan sebagai tempat penyelenggaraan Sekolah Rakyat di area SMP Negeri 7 Katingan Hilir yang total luas areanya sekitar 15 hektare," kata Wakil Bupati Katingan, Firdaus di Kasongan, kemarin.
Dia menerangkan, peninjauan lokasi ini merupakan tindak lanjut atas surat dukungan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terhadap rencana pemanfaatan aset daerah untuk mendirikan Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten Katingan.
"Dukungan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Sosial RI Nomor 5-89/MS/1/PL.05.01/03/2025 serta Surat Sekretariat Jenderal Kemensos Nomor 1087/1/PR.01.04/5/2025," katanya.
Survei lokasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang melakukan evaluasi kesiapan lahan dan infrastruktur.
Dinas Perkimtan Katingan menyampaikan data teknis seperti foto udara, site plan dan titik koordinat lokasi. Sementara Dinas Pendidikan memaparkan as built drawing bangunan, dan Dinas Pekerjaan Umum mempresentasikan dokumen tata ruang seperti RDTR, RTRW, serta parameter teknis bangunan.
Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan siap memberikan dukungan penuh terhadap program ini.
“Sekolah Rakyat adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan. Pemerintah daerah mendukung penuh agar program ini berjalan lancar dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dia berharap, pendirian Sekolah Rakyat dapat menjadi terobosan baru dalam menghadirkan pendidikan alternatif yang fleksibel, berorientasi pada pengembangan karakter, keterampilan, serta pemberdayaan sosial masyarakat.
"Langkah ini juga menandai awal dari proses yang lebih besar dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan berpihak kepada masyarakat," jelas Firdaus.
Sebelumnya Kementerian Sosial (Kemensos) menyampaikan bahwa Desk Sekolah Rakyat mulai dibuka hari ini selama lima hari di gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan Desk Sekolah Rakyat dibuka pada Rabu dan Kamis (16-17 April 2025) serta Senin hingga Rabu (21-23 April 2025) yang berisi perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga yang menangani Sekolah Rakyat.
Desk ini untuk melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan.
Kemensos membuka ruang selebar-lebarnya bagi daerah yang siap untuk mendukung program Sekolah Rakyat, terutama dari sisi penyediaan lahan minimal 5 hektare.
Mensos mengatakan Sekolah Rakyat merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Program ini menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.
Sekolah rakyat juga dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan.
Mensos menambahkan Sekolah Rakyat dipastikan akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin yang membutuhkan.
