DLH Kalteng perkuat kolaborasi jaga lingkungan dukung perbaikan jalan Trans Kalimantan

Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Tengah menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya melalui pengawasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di jalur-jalur strategis salah satunya jalan Trans Kalimantan.

Kepala DLH Kalteng Joni Harta yang bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang mengecek sejumlah truk CPO yang yang melebihi angkutan di Terminal WA GARA di Palangka Raya, Rabu, mengatakan langkah ini sejalan dengan program prioritas Gubernur Kalteng, dalam memperbaiki ruas jalan Palangka Raya menuju Kabupaten Gunung Mas yang selama ini kerap mengalami kerusakan akibat aktivitas kendaraan bermuatan besar.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan tidak ada gangguan lingkungan, termasuk melalui peninjauan ulang terhadap Amdal jalan, Amdal perusahaan dan kendaraan pengangkut seperti truk CPO agar semuanya tertib dan teratur," kata Joni.

Ia menegaskan bahwa DLH akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen Amdal yang dimiliki perusahaan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas transportasi angkutan berat, guna menghindari kerusakan infrastruktur jalan yang berujung pada terganggunya akses masyarakat.

Baca juga: Hadapi kemarau, Pemprov Kalteng prioritaskan deteksi dini cegah karhutla

Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir adanya oknum aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti meloloskan kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas di jalur tersebut.

"Ini adalah komitmen kami agar ruas jalan Palangka Raya–Kabupaten Gunung Mas tetap dalam kondisi baik dan dapat dilalui masyarakat dengan aman. Jika ada ASN yang terlibat meloloskan pelanggaran, akan ditindak tegas," tegas Gubernur.

Ia menambahkan bahwa perbaikan infrastruktur di wilayah Kalteng menjadi tanggung jawab bersama karena tidak semua ruas jalan menjadi wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten kota, melainkan ada juga milik kementerian atau balai, maka dari itu kolaborasi sangat perlu laksanakan.

Bahkan pembangunan infrastruktur serta ruas jalan adalah menjadi prioritas pemerintah setempat, demi menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antarwilayah.

"Kami harap seluruh perusahaan agar patuh terhadap regulasi dan tidak membebani jalan umum dengan muatan berlebih yang dapat mempercepat kerusakan infrastruktur," demikian Agustiar Sabran.

Baca juga: Gubernur Kalteng menyapa dan terima aspirasi orang tua siswa

Baca juga: DLH dukung visi misi Gubernur Kalteng, tertibkan angkutan berat cegah kerusakan

Baca juga: Gubernur dan Bupati Gumas dapati truk lebihi tonase masih melintasi jalan Palangka Raya-Kuala Kurun