Palangka Raya (ANTARA) - Legislator atau Anggota DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Hatir Sata Tarigan meminta pemerintah kota membantu warga di Kelurahan Pager Kecamatan Rakumpit dan Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu untuk keluar dari profesi penambang.
"Saat ini warga di sana mulai melirik sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber penghidupan baru. Mereka berharap ada bantuan dari pemerintah, agar aktivitas pertambangan rakyat yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi bisa perlahan ditinggalkan," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dia mengungkapkan, adanya kesadaran warga yang ingin beralih profesi dari pertambangan ke perkebunan, harus diapresiasi mengingat dampak dari pertambangan yang mampu merusak lingkungan.
Namun hingga saat ini, warga di dua wilayah itu terkendala pada tahap awal, yakni pembukaan lahan sehingga perlu adanya uluran tangan dari pemerintah kota.
“Masyarakat mengusulkan agar pemerintah mendukung usaha pertanian dan perkebunan. Mereka siap mengelola lahan, tapi terkendala membuka lahan awal,” ucapnya.
Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong pemuda sebagai mitra pembangunan
Hatir mengungkapkan, sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut selama ini menggantungkan hidup sebagai nelayan, petani, pekebun, dan sebagian lainnya menjadi penambang.
Sebagai strategi, warga mengusulkan sistem tanam ganda. Sambil menunggu hasil perkebunan utama seperti kelapa sawit yang membutuhkan waktu lama untuk berbuah, mereka berencana menanam jagung, sayuran, dan komoditas cepat panen lainnya.
“Kalau satu keluarga diberikan kesempatan membuka lahan dua hektare, dan dibantu pemerintah untuk membuka lahan awalnya, mereka siap mengerjakan sendiri. Ini realistis dan masuk akal,” ujarnya.
Hatir juga mendorong agar uji coba dilakukan di satu kelurahan atau beberapa keluarga terlebih dahulu. Jika berhasil, pola tersebut dapat dijadikan model dan diperluas ke wilayah lain.
Langkah ini, kata Hatir, bukan hanya membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga, tetapi juga menjadi solusi konkret untuk mengurangi praktik pertambangan rakyat yang tidak berizin.
"Dengan dukungan pemerintah, saya yakin hal ini bisa menjaga ekonomi masyarakat tetap bergerak tanpa harus merusak lingkungan," demikian Hatir.
Baca juga: Legislator Palangka Raya berharap warga tingkatkan kesadaran membersihkan drainase
Baca juga: DPRD Kalteng tunggu surat resmi wacana pembatalan pemangkasan TKD
Baca juga: UMPR dampingi pengrajin rotan lewat literasi digital
