Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua II Komisi III DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Sri Ani Runtuh optimistis program Sekolah Rakyat mampu mengatasi permasalahan anak putus sekolah di daerah ini.
"Karena keberadaan Sekolah Rakyat merupakan langkah nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu," katanya di Palangka Raya, Jumat.
Sri menilai, pendidikan merupakan pintu gerbang menuju Indonesia yang cerdas dan makmur, sehingga setiap anak harus memperoleh kesempatan pendidikan merata.
Terlebih program ini merupakan rancangan Presiden Prabowo yang memihak kepada rakyat kecil dan rakyat miskin.
Dari program tersebut, seluruhnya ditanggung oleh negara, tidak ada biaya, sehingga anak-anak bisa fokus belajar meraih masa depan dan cita-citanya.
“Sekolah Rakyat memang dirancang meningkatkan akses pendidikan bagi anak tidak mampu, anak jalanan, dan anak terlantar," ucapnya.
Lebih lanjut, Sri menegaskan program tersebut merupakan langkah strategis dalam mengurangi angka putus sekolah di daerah, terutama pada desil satu yang merupakan keluarga dengan kerawanan ekstrem.
Baca juga: Legislator Palangka Raya ini sebut kontrak kerja sama MBG perlu ditinjau ulang
Dengan demikian ke depan tidak ada lagi anak putus sekolah, karena negara hadir dengan Sekolah Rakyat yang menanggung seluruh biaya 100 persen, baik asrama, pakaian, maupun makanan gratis.
"Untuk itu kami meminta pemerintah kota agar benar-benar mempersiapkan dengan baik program Sekolah Rakyat ini, baik dari sisi sarana dan prasarananya maupun kesejahteraan gurunya," ujarnya.
Sri juga berharap, melalui program ini, cita-cita keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila dapat terwujud sehingga tangga menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.
Dia juga memberikan rekomendasi agar program tersebut berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Masyarakat lokal bisa dilibatkan dalam program nasiona tersebut. Baik dari segi tenaga pengajar maupun pengelolaan sekolah.
“Kalau bisa tenaga pengajar diambil dari putera daerah dan sarjana di daerah asal sekolah berada. Jadi nantinya tidak ada lagi permasalahan mutasi pada lingkup guru,” demikian Sri.
Baca juga: DPRD Palangka Raya apresiasi gerak cepat pemkot renovasi SDN 11
Baca juga: DPRD Palangka Raya usulkan dua raperda inisatif
Baca juga: Pajak BBM dinilai jadi penopang pertumbuhan ekonomi Kalteng
