Ketua DPRD Barut dukung audiensi Pemkab dengan BNNP perkuat sinergi P4GN-PN

Sabtu, 28 Februari 2026 21:38 WIB

Ketua DPRD Barito Utara Mery Rukaini.ANTARA/Dokumen Pribadi

Muara Teweh (ANTARA) - Ketua DPRD Barito Utara Mery Rukaini menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemkab Barito Utara dalam memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).

“Kami di DPRD Barito Utara sangat mendukung rencana audiensi dan kerja sama dengan BNNP. Ini merupakan langkah strategis dan tepat dalam menghadapi ancaman narkoba yang semakin kompleks dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat,” kata Mery Rukaini di Muara Teweh, Selasa (3/2).

Menurut Mery, upaya pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD siap mendukung kebijakan dan program P4GN-PN, baik dari sisi regulasi maupun penganggaran, demi terwujudnya Kabupaten Barito Utara yang aman dan bersih dari narkoba.

“Harapan kami, melalui sinergi yang kuat dan keterlibatan semua pihak, Barito Utara dapat benar-benar menjadi daerah Bersinar**, bersih dari narkoba, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Mery Rukaini.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BakesbangPol) terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayah setempat.

Kepala BakesbangPol Barito Utara, Rayadi mengatakan audiensi tersebut direncanakan dihadiri langsung oleh Kepala BNNP, Bupati Barito Utara, unsur Forkopimda, pejabat eselon II lingkup Pemkab Barito Utara, Direksi RSUD, para camat se-Kabupaten Barito Utara, serta Tim P4GN-PN Kabupaten Barito Utara.

Menurutnya, visi dan misi daerah yang tertuang dalam 11 program unggulan dan 12 kegiatan prioritas merupakan hasil aspirasi masyarakat yang terhimpun dan teruji selama proses Pilkada, serta menjadi jawaban atas kebutuhan pembangunan masyarakat Barito Utara.

“Semua program tersebut harus dijalankan dengan strategi pengorganisasian yang kuat melalui filosofi GasPol, artinya seluruh perangkat daerah dan pihak terkait harus bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat agar seluruh kegiatan dan serapan anggaran berjalan sesuai rencana,” ujar Rayadi.