Buntok (ANTARA) - Anggota DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Putri Siti Rochmawati menyatakan banyak keluhan warga terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum menyentuh ke wilayah desa.
"Banyak masyarakat mengeluhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sampai sekarang belum dirasakan anak-anak di desa," katanya di Buntok, Jumat.
Hal itu disampaikan masyarakat pada saat reses di daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai beberapa waktu lalu.
Menurut dia, warga berharap program yang digagas pemerintah pusat itu segera direalisasikan secara merata, mengingat banyak anak-anak di pedesaan masih membutuhkan asupan gizi tambahan.
"Informasinya, menu MBG itu telur dan ayam. Tapi di desa, untuk mendapatkan bahan itu saja warga harus menunggu pasar mingguan atau pergi ke kota Buntok terlebih dahulu," ucapnya menirukan keluhan warga.
Politisi dari Partai Demokrat Barito Selatan ini juga menyatakan bahwa selain MBG, sejumlah masyarakat pada Desa Tarusan, Marawan Lama, Gunung Rantau, Gagutur, Ugang Sayu, hingga Muara Singan mengusulkan perbaikan jalan dan sarana pendidikan.
Seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan dan menjadi bahan pembahasan dalam rapat bersama pemerintah daerah.
"Semua masukan dari masyarakat kami catat. Ini penting untuk menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, agar lebih tepat sasaran," tegasnya.
Ia menambahkan, kegiatan reses bukan sekadar rutinitas politik, melainkan bentuk tanggung jawab moral anggota DPRD untuk hadir dan mendengarkan langsung denyut kehidupan masyarakat di daerah pemilihannya.
Baca juga: FKKS Barsel laksanakan pengawasan dan evaluasi di Dusun Selatan
"Kami ingin setiap program pemerintah benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh warga. Semua usulan akan diprioritaskan sesuai urgensi kebutuhan," katanya.
Dalam kegiatan itu juga lanjut dia, dirinya juga mengingatkan masyarakat pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Barito Selatan mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat hingga lebih dari Rp600 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tidak semua usulan bisa direalisasikan sekaligus. Pemerintah akan memprioritaskan program yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat," demikian Putri Siti.
Baca juga: Wabup Barsel ajak seluruh kepala desa bangun budaya antikorupsi
Baca juga: Komisi II DPRD Barsel rampungkan pembahasan renja KUA PPAS 2026
Baca juga: Komisi III DPRD bersama mitra kerja tetapkan skala prioritas rencana kerja 2026
