Komisi III DPRD bersama mitra kerja tetapkan skala prioritas rencana kerja 2026

Kamis, 13 November 2025 06:04 WIB

Ketua Komisi III DPRD Barito Selatan, Sudiarto. ANTARA/Bayu Ilmiawan

Buntok (ANTARA) - Komisi III DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah bersama mitra kerja menentukan skala prioritas rencana kerja (renja) organisasi perangkat daerah (OPD) setempat pada 2026 mendatang.

"Hal itu dilakukan karena adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke Barito Selatan sebesar Rp600 miliar," kata Ketua Komisi III DPRD Barito Selatan, Sudiarto usai memimpin rapat pendalaman renja mitra komisi III di Buntok, Rabu.

Ia mengatakan, rapat pendalaman untuk menentukan skala prioritas renja 12 OPD tersebut dilaksanakan Komisi III selama dua hari sejak Selasa (11/11) kemarin hingga hari ini.

"Sejumlah program skala prioritas yang dibahas pada masing-masing OPD itu kita sesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia," ucap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barito Selatan itu.

Sudiarto mengatakan, untuk struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barito Selatan 2026 mendatang setelah dilakukan pemangkasan oleh pemerintah pusat sebesar Rp1, 195 triliun.

"Karena belanja lebih besar, sehingga Barito Selatan mengalami defisit anggaran sebesar Rp100 miliar. Oleh karena itu kita berharap kepada OPD agar belanjanya disesuaikan dengan item yang telah ditentukan, mengingat keuangan daerah mengalami pemangkasan dari pemerintah pusat," jelasnya.

Menurut dia, kemungkinan pemerintah daerah pada triwulan pertama tahun 2026 mendatang akan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan dengan pagu anggaran yang jumlahnya turun secara drastis tersebut.

"Kita berharap pada triwulan kedua, Barito Selatan bisa mendapatkan kucuran dana, baik dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun dana lainnya yang bersumber dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan bisa berjalan dengan normal," jelasnya.

Acara rapat pendalaman antara komisi III DPRD Barito Selatan dengan 12 mitra kerja itu dihadiri anggota dewan komisi III, kepala OPD dan sejumlah kepala bidang masing-masing OPD mitra kerja komisi III.