Pemkab Gumas akan pastikan tunggakan pajak kendaraan dinas

Kamis, 20 November 2025 16:09 WIB

Sekda Gumas Richard (kanan) menyapa tamu undangan yang hadir saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Selasa (18/11/2025). ANTARA/Chandra.

Kuala Kurun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah segera melakukan rekonsiliasi dengan Badan Pendapatan Daerah provinsi, sebagai upaya memastikan nilai dan objek tunggakan pajak atas kendaraan dinas milik pemkab.

Bupati Gumas Jaya S Monong melalui Sekretaris Daerah Richard saat dihubungi dari Kuala Kurun, Kamis, mengatakan pada rekonsiliasi sebelumnya terdapat beberapa kondisi terkait kendaraan dinas milik pemkab, yang berdampak pada nilai dan objek tunggakan pajak.

"Kondisi yang dimaksud antara lain kendaraan tersebut sudah dihibahkan, tetapi belum dilakukan balik nama oleh penerima hibah," beber dia.

Selain itu, tuturnya, ada juga kondisi di mana kendaraan dinas sudah dijual melalui lelang, tetapi belum dilakukan balik nama oleh pemenang lelang. Hal itulah yang membuat munculnya situasi khusus, di mana ketika ada tunggakan pajak terhadap kendaraan dinas maka tunggakan pajak kendaraan dinas tersebut masih atas nama Pemkab Gumas.

"Pemkab Gumas akan segera melakukan rekonsiliasi dengan Bapenda Kalteng, untuk memastikan nilai dan objek tunggakan pajak atas kendaraan dinas milik pemkab," kata Richard.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Gerakan Nasional DPRD Gumas, Rayaniatie Djangkan meminta pemerintah kabupaten memberikan penjelasan terkait belum tertagihnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kendaraan dinas.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD Gumas minta OPD pengelola PAD bekerja lebih optimal

Ia menyoroti informasi yang diterima pihaknya bahwa terdapat nilai signifikan PAD yang tidak masuk kas daerah akibat tidak tertagihnya kewajiban kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat.

Berdasarkan hasil koordinasinya dengan Bapenda Kalteng, terdapat hampir Rp800 juta potensi PAD yang seharusnya diterima daerah namun hingga kini belum tertagih.

Dia menyebut kondisi ini dianggap memerlukan perhatian serius karena menyangkut akurasi data, kedisiplinan administrasi, serta tanggung jawab dalam hal pengelolaan aset daerah.

"Mohon penjelasan penyebab hal ini terjadi," demikian Rayaniatie.

Baca juga: Legislator apresiasi respons cepat Damkar Rungan selamatkan banyak rumah

Baca juga: DPRD Gumas tegaskan kinerja OPD jangan kendor karena pemangkasan TKD

Baca juga: Paskibraka Gunung Mas dituntut jadi calon pemimpin berkarakter Pancasila