Pemkab Kapuas matangkan penyusunan laporan PSN 2025

Rabu, 11 Maret 2026 06:18 WIB

Rapat persiapan penyusunan laporan Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati, Selasa (10/3/2026). ANTARA/HO-Diskominfosantik Kapuas.

Kuala Kapuas (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, matangkan persiapan penyusunan laporan Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2025, sebagai langkah untuk memastikan seluruh data dan capaian program yang berkaitan dengan kebijakan nasional di daerah dapat tersusun secara lengkap dan akurat.

“Laporan Program Strategis Nasional merupakan dokumen penting untuk menggambarkan sejauh mana dukungan dan kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat,” kata Asisten Administrasi Umum Setda Kapuas, Ferry Noah, saat memimpin rapat di Kuala Kapuas, Selasa.

Setiap perangkat daerah diminta untuk menyampaikan data secara lengkap, valid, dan tepat waktu.

Selain itu, rapat ini juga menjadi forum evaluasi awal terhadap pelaksanaan berbagai program strategis yang telah berjalan di Kabupaten Kapuas selama tahun 2025, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan dilaksanakannya rapat persiapan ini, diharapkan penyusunan laporan Program Strategis Nasional 2025 dapat berjalan lancar. Laporan nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan kontribusi Kabupaten Kapuas dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam rapat tersebut, beberapa hal yang dibahas meliputi kesiapan masing-masing perangkat daerah dalam menyiapkan data dukung, laporan kegiatan, serta progres pelaksanaan program yang menjadi bagian dari PSN.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kapuas Ahmad M. Saribi menyampaikan bahwa terdapat lima fokus utama dalam Program Strategis Nasional yang menjadi perhatian, yaitu penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi.

“Dari kelima fokus tersebut, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menjadi aspek dengan bobot nilai tertinggi, masing-masing memiliki skor 30 poin. Sementara itu, ketahanan pangan memiliki skor 8,5, kesehatan untuk semua sebesar 21,5, dan pendidikan sebesar 10 poin,” demikian Saribi.

Melalui rapat ini, peserta juga melakukan koordinasi terkait mekanisme penyusunan laporan, sinkronisasi data antar perangkat daerah, serta penyesuaian format pelaporan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat.