BPBD Kalteng bersama daerah perkuat koordinasi kesiapsiagaan hadapi karhutla

Kamis, 2 April 2026 11:47 WIB

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Tengah, Alpius Patanan. ANTARA/Dita Marsena

Pulang Pisau (ANTARA) - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Tengah Alpius Patanan mengungkapkan pihaknya terus memperkuat koordinasi antara BPBD provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau.

“Langkah awal kita dalam menghadapi musim kemarau dilakukan melalui kunjungan dan koordinasi ke beberapa kabupaten untuk memperkuat peran BPBD dalam kesiapsiagaan karhutla,” kata Alpius di Pulang Pisau, Rabu.

Ia menjelaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman karhutla yang kerap terjadi saat musim kemarau di wilayah Kalimantan Tengah. Koordinasi tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan seluruh instansi terkait, perusahaan dan masyarakat agar potensi yang ada dapat bersinergi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, ancaman kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dihadapi secara kolektif dengan langkah yang terencana dan respons cepat dari seluruh pihak terkait.

“Ancaman yang akan dihadapi ini nyata adanya. Namun, dengan respons yang tepat diharapkan Kabupaten Pulang Pisau secara khusus dan Kalimantan Tengah secara umum dapat meminimalisir karhutla di musim kemarau,” paparnya.

Dikatakan Alpius, prediksi musim kemarau kering tahun ini juga berpotensi menimbulkan dampak lain seperti kekeringan, terutama di wilayah bagian selatan Kalimantan Tengah yang akan sering mengalami penurunan curah hujan signifikan.

“Seperti kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat serta beberapa daerah di bagian selatan sering melaporkan terjadi kekeringan akibat rendahnya curah hujan saat musim kemarau,” katanya.

Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat laporan signifikan terkait krisis air bersih di beberapa wilayah, namun kondisi tersebut tetap menjadi perhatian untuk diantisipasi sejak dini.

Ia menekankan upaya mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas utama yang terencana yang dimasukkan dalam program serta anggaran rutin masing-masing perangkat daerah.

BPBD, kata dia, bukan menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan bencana, melainkan berperan sebagai koordinator yang menggerakkan seluruh sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana secara bersama-sama.

“BPBD bukan aktor tunggal dalam pencegahan tetapi berfungsi sebagai koordinator lintas sektor agar seluruh pihak dapat berperan aktif,” demikian Alpius Patanan.