DPUPR Barsel survei harga satuan material bangunan imbas kenaikan BBM

Rabu, 20 Mei 2026 05:42 WIB

Sekretaris DPUPR Kabupaten Barito Selatan, Hawinu. ANTARA/Bayu Ilmiawan

Buntok (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Barito Selatan, Kalimantan Tengah sedang melakukan survei harga satuan material bangunan di wilayah setempat yang diperkirakan terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Survei ini dilakukan karena adanya kenaikan harga bahan bangunan karena kenaikan harga bakar minyak," kata Sekretaris DPUPR Barito Selatan, Hawinu di Buntok, Selasa.

Dikatakannya, survei harga satuan yang sedang dilakukan tersebut guna menyesuaikan harga satuan bahan bangunan yang ada dalam bacic price atau harga dasar yang telah disurvei sebelumnya.

Ia menjelaskan, basic price tersebut merupakan acuan harga dasar material, upah kerja dan peralatan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari pekerjaan proyek.

"Harga ini diterbitkan secara berkala oleh pemerintah kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi pasar," jelas Hawinu.

Untuk survei harga satuan tersebut kata dia, sebenarnya dilakukan per semester, namun karena kondisi seperti ini, survei dilaksanakan kembali guna mengetahui sejauh mana kenaikan harga material bangunan.

"Hasil survei yang dilaksanakan itu sebagai acuan harga dasar material dalam basic price untuk pekerjaan proyek yang akan dilaksanakan," terangnya.

Selain itu ia juga menyampaikan, DPUPR Barito Selatan hingga kini masih belum melaksanakan pembangunan fisik berupa infrastruktur jalan dan jembatan lantaran anggaran belanja modal pada kas daerah masih kurang tersedia.

"Kita masih belum melaksanakan kegiatan fisik, karena anggaran belanja modal pada kas daerah masih kurang tersedia," kata dia.

Ia menerangkan, kurang tersedianya anggaran belanja modalnya tersebut berdasarkan informasi dari BPKAD dan hal itu sudah disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD beberapa waktu lalu.

Dengan kurang tersedianya anggaran belanja modal pada kas daerah tersebut lanjut Hawinu, pihaknya juga masih belum melaksanakan tender terhadap pekerjaan proyek yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 ini.

"Kalau dilaksanakan tender terlebih dahulu, nantinya kita akan mengalami kesulitan dalam pencairan uang muka terhadap sejumlah pekerjaan proyek karena dananya masih kurang tersedia," demikian Hawinu.