#ANTIKORUPSI

Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) menerapkan program tiga pilar reformasi birokrasi yang berfokus pada penguatan tata kelola birokrasi demi menciptakan ekosistem kerja yang ...

Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Arif M Norkim, menilai pemahaman mengenai kebencanaan perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak dini guna membentuk sikap tanggap dan ...

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung pencalonan Palangka Raya sebagai calon percontohan kabupaten/kota antikorupsi tahun 2026 yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berupaya memperluas peluang kerja sama antar daerah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam upaya memacu pembangunan daerah. ...

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk membangun sistem penyelenggaraan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) antikorupsi sebagai ...

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), memberlakukan empat jalur pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di seluruh sekolah di wilayah setempat. ...

Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Arif M Norkim meminta pemerintah kota segera mengambil langkah untuk mengatasi potensi kekurangan tenaga pendidik seiring banyaknya guru ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), sebagai salah satu dari tiga daerah di Indonesia sebagai calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memanfaatkan berbagai agenda strategis yang ada di daerah dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada masyarakat. ...

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 11 desa sebagai Desa Percontohan Antikorupsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel. Inspektur Daerah ...