#DASAR NEGARA

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta DPR dan Pemerintah mengatur masa transisi untuk masa jabatan kepala/wakil kepala daerah serta anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota hasil Pemilu 2024 setelah pemilu ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan. ...

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah akan mengkaji kemungkinan menerapkan aturan terkait fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat. "Akan kita ...

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat melakukan finalisasi penyusunan dokumen kontingensi bencana kebakaran ...

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pulau tidak bisa diperjualbelikan, karena tidak terdapat dasar hukum yang membolehkan transaksi atas entitas geografis tersebut di Indonesia. ...

Wakil Ketua II DPRD Kapuas, Kalimantan TengahBerintomenyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), memperpanjang kerja sama ...

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk turut menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kepolisian juga ...

Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada jajarannya untuk tidak lagi memunculkan polemik batas wilayah karena seluruh persoalan harus diselesaikan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ...

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sedang menyusun data kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, sebagai dasar usulan yang nanti disampaikan ...

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif ...