Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat melakukan finalisasi penyusunan dokumen kontingensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) periode 2025-2027.
“Kegiatan ini sangat diperlukan, selain sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang, adanya dokumen kontingensi ini dapat menjadi dasar penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Kotim,” kata Asisten I Setda Kotim Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rihel di Sampit, Selasa.
Rihel membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Penyusunan Dokumen Kontingensi Bencana Karhutla Kotim 2025-2027 yang dilaksanakan di ruang Pusdalops BPBD Kotim.
Kegiatan ini melibatkan instansi pemerintah daerah maupun vertikal hingga dunia usaha, di antaranya Kodim 1015/Sampit, Polres Kotim, Pos SAR Sampit, BMKG, Kejari Kotim, PT RMU, PMI Kotim, serta kesepakatan kerja sama melalui swakelola dengan LPPM Universitas Palangka Raya.
Rihel menjelaskan, penyusunan dokumen kontingensi ini juga berkaitan dengan standar pelayanan minimal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021.
Bidang penanggulangan bencana termasuk dalam Trantibum Linmas yang mengatur mengenai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada setiap warga secara minimal, yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Sementara, untuk penyusunan dokumen kontingensi bencana karhutla ini masuk dalam urusan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
“Kalau satu saja dari ketiga itu tidak terpenuhi maka di dalam penilaian kita jadi kurang. Jadi dengan kegiatan ini hari ini artinya kita sudah melaksanakan amanat yang ditetapkan, tinggal nanti menentukan item-item yang dikerjakan termasuk potensi sumber daya yang ada,” jelasnya.
Baca juga: BMKG sebut Kotim memasuki kemarau meski sering hujan
Dalam kesempatan itu, Rihel menyampaikan bahwa pemerintah daerah menaruh harapan besar kepada seluruh peserta rapat untuk memberikan komitmen, masukan dan kontribusi nyata dalam penyusunan dokumen kontingensi bencana karhutla di Kotim.
“Karena manfaat utama dari dokumen ini adalah kita mampu mengukur kemampuan kita saat ini dalam menghadapi bencana kahurtla dan kita tahu dari mana sumber daya yang dapat digerakkan serta tahu siapa yang bertanggung jawab dalam penggerakan sumber daya tersebut,” demikian Rihel.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam menerangkan penyusunan dokumen kontingensi bencana karhutla memang sudah memasuki tahap akhir tetapi bukan berarti yang terakhir, karena proses selanjutnya untuk penyempurnaan hasil masih ada lagi.
Ada beberapa komponen sumber daya yang masih perlu dihimpun untuk menambah kekuatan sumber daya dalam tematik kontingensi karhutla ini, baik itu berupa peralatan, armada maupun personel yang perlu dilatih dan dididik.
“Jadi ini masih berproses. Contohnya tadi ada relawan yang sudah di data, lalu besok rencananya dari pihak masyarakat, jadi sumber daya itu bukan hanya yang dimiliki oleh pemerintah tetapi juga yang dimiliki masyarakat maupun dunia usaha,” terangnya.
Multazam melanjutkan, setelah pendataan tersebut akan dilakukan pembagian tugas yang masuk dalam tahap proses rencana operasi dengan menyesuaikan pada eskalasi bencana. Hal tersebut nantinya dituangkan dalam Keputusan Bupati Kotim terkait klaster logistik.
Dalam klaster logistik tersebut semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat akan dirangkum dalam suatu sistem sehingga hasilnya nanti bisa diakses secara digital dan menjadi panduan penanggulangan bencana untuk skala kabupaten, provinsi hingga nasional.
“Dengan begitu, misalnya bencana yang cukup besar dan masif, maka daftar itu akan terkumpul secara digital sehingga mudah melakukan penggolongan unit mana yang bisa kita kerahkan. Karena unit kita ada berbagai macam, bahkan ada satu unit bisa digunakan untuk karhutla dan banjir,” lanjutnya.
Ia menambahkan, dalam kegiatan kali ini perwakilan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak bisa hadir secara langsung karena padatnya kegiatan, namun BNPB tetap mendampingi secara online via zoom meeting.
“Meski rekan-rekan BNPB tidak dapat hadir secara langsung, tetapi tidak mengurangi kualitas dalam finalisasi penyusunan dokumen kontingensi,” demikian Multazam.
Baca juga: Disdik Kotim imbau tabungan murid tidak melalui perorangan
Baca juga: Pemkab Kotim perkuat pengelolaan arsip seluruh SOPD
Baca juga: Rapat dengan Kemendagri, Bupati sebut inflasi Kotim terkendali
