Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Forum Pemuda Dayak (Fordayak) Kalimantan Tengah membatalkan rencana aksi damai dengan cara turun kejalan yang rencananya dilaksanakan Senin (18/2/19). Aksi damai tersebut berkaitan dengan protes terkait adanya program transmigrasi sebanyak 1,4 juta orang ke Kalteng.
"Kami membatalkan aksi tersebut, sebab setelah mendapatkan klarifikasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalteng bahwa 1,4 juta tersebut bukan merupakan perpindahan penduduk. Melainkan jumlah peluang atau lapangan kerja dari program food estate yang dilaksanakan pemerintah," kata Ketua Umum Fordayak Kalteng Bambang Irawan, di Palangka Raya, Minggu.
Food Estate adalah sebuah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas.
Bambang mengatakan, apa yang disampaikan Disnakertrans kepada pihaknya saat audiensi beberapa waktu lalu ternyata merupakan sesuatu yang baik, bahkan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Sebab dengan membuka lapangan pekerjaan atau potensi tenaga kerja sebanyak itu, tentunya masyarakat lokal juga diberikan peluang yang besar untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.
Baca juga: Gubernur Kalteng evaluasi masalah moratorium transmigrasi
"Kami sudah mendengarkan penyampaian Disnakertrans, semua dijelaskan mengenai tuntutan yang kami sampaikan sebelumnya. Ternyata yang dimaksud 1,4 juta itu adalah peluang kerja bukan transmigrasi orang ke Kalteng," katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengingatkan agar pemerintah memprioritaskan lapangan pekerjaan dan tenaga kerja lokal secara terbuka dan secara transparan. Tidak hanya itu, hak-hak masyarakat lokal dalam pengakuan kawasan dan pengelolaan daerahnya wajib diprioritaskan.
"Kami minta pemerintah memberdayakan masyarakat lokal pada semua aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan program transmigrasi dan tenaga kerja. Tidak kalah pentingnya, Gubernur Kalteng diharapkan meninjau kembali dan mengkaji ulang tentang moratorium transmigrasi," jelasnya.
Bambang mengungkapkan dengan pembatalan aksi tersebut maka tidak akan ada lagi aksi dari Fordayak Kalteng. Apabila nanti ada pergerakan yang dilakukan, baik itu mengajak masyarakat, meminta masyarakat bahkan memprovokasi masyarakat ataupun mempolitisasi keadaan, ia dengan lantang menegaskan bahwa gerakan itu bukan orang-orang Fordayak.
"Apabila tetap ada aksi, maka kami dari Fordayak tidak akan bertanggung jawab baik secara personal ataupun secara organisasi yang menaungi kami selama ini," demikian Bambang.
Baca juga: Sering terjadi konflik di kawasan transmigrasi Kalteng
"Kami membatalkan aksi tersebut, sebab setelah mendapatkan klarifikasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalteng bahwa 1,4 juta tersebut bukan merupakan perpindahan penduduk. Melainkan jumlah peluang atau lapangan kerja dari program food estate yang dilaksanakan pemerintah," kata Ketua Umum Fordayak Kalteng Bambang Irawan, di Palangka Raya, Minggu.
Food Estate adalah sebuah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas.
Bambang mengatakan, apa yang disampaikan Disnakertrans kepada pihaknya saat audiensi beberapa waktu lalu ternyata merupakan sesuatu yang baik, bahkan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Sebab dengan membuka lapangan pekerjaan atau potensi tenaga kerja sebanyak itu, tentunya masyarakat lokal juga diberikan peluang yang besar untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.
Baca juga: Gubernur Kalteng evaluasi masalah moratorium transmigrasi
"Kami sudah mendengarkan penyampaian Disnakertrans, semua dijelaskan mengenai tuntutan yang kami sampaikan sebelumnya. Ternyata yang dimaksud 1,4 juta itu adalah peluang kerja bukan transmigrasi orang ke Kalteng," katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengingatkan agar pemerintah memprioritaskan lapangan pekerjaan dan tenaga kerja lokal secara terbuka dan secara transparan. Tidak hanya itu, hak-hak masyarakat lokal dalam pengakuan kawasan dan pengelolaan daerahnya wajib diprioritaskan.
"Kami minta pemerintah memberdayakan masyarakat lokal pada semua aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan program transmigrasi dan tenaga kerja. Tidak kalah pentingnya, Gubernur Kalteng diharapkan meninjau kembali dan mengkaji ulang tentang moratorium transmigrasi," jelasnya.
Bambang mengungkapkan dengan pembatalan aksi tersebut maka tidak akan ada lagi aksi dari Fordayak Kalteng. Apabila nanti ada pergerakan yang dilakukan, baik itu mengajak masyarakat, meminta masyarakat bahkan memprovokasi masyarakat ataupun mempolitisasi keadaan, ia dengan lantang menegaskan bahwa gerakan itu bukan orang-orang Fordayak.
"Apabila tetap ada aksi, maka kami dari Fordayak tidak akan bertanggung jawab baik secara personal ataupun secara organisasi yang menaungi kami selama ini," demikian Bambang.
Baca juga: Sering terjadi konflik di kawasan transmigrasi Kalteng