Sampit (ANTARA) - Sebanyak 226 peserta mengikuti seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK yang nantinya akan ditugaskan di 17 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.
"Dari 229 pendaftar, ada 226 peserta yang lulus administrasi dan berhak mengikuti seleksi tertulis ini. Dari tahapan ini akan diperoleh 10 peserta dari masing-masing kecamatan untuk mengikuti tes wawancara," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih di Sampit, Minggu.
Tes tertulis calon anggota PPK dilaksanakan serentak. Untuk memudahkan peserta yang tersebar di 17 kecamatan dengan lokasi yang cukup jauh, pelaksanaan tes tertulis ini dibagi menjadi lima kelompok.
Lima lokasi pelaksanaan tertulis yaitu lantai dua kantor Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur di Sampit, aula Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, aula Kecamatan Cempaga, aula Kecamatan Parenggean dan aula Kecamatan Mentaya Hulu.
Pendaftaran peserta seleksi PPK di tujuh kecamatan sempat diperpanjang karena jumlah pendaftar tidak sampai 10 orang atau dua kali lipat dari kebutuhan. Namun kini jumlah peserta tahun ini ternyata malah lebih banyak dibanding saat pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 lalu.
Setiap peserta disuguhi sebanyak 50 soal dengan waktu 60 menit. Hasil tes tertulis ini akan diumumkan pada 6 hingga 8 Februari, selanjutnya peserta yang lulus akan menjalani tes wawancara yang dijadwalkan pada 9 hingga 11 Februari.
"Tugas PPK adalah membantu KPU dalam penyelenggarakan pilkada, mulai dari proses verifikasi daftar pemilih dan tahapan-tahapan yang berlangsung dalam pemilihan kepala daerah ini," jelas Siti Fathonah.
Seleksi ini nantinya akan menghasilkan sebanyak lima orang untuk setiap kecamatan. Kriteria penilaian tidak hanya melihat hasil tes, tetapi juga ada faktor lain, termasuk tanggapan dari masyarakat.
Seleksi PPK melibatkan sejumlah instansi seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas karena peserta wajib menyerahkan surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba. Selain itu juga melibatkan Dinas Pendidikan karena untuk mendorong minat jajarannya untuk menjadi penyelenggara pilkada.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta lebih serius menangani anak jalanan
Pemerintah kecamatan juga berperan membantu seperti dalam tahap penerimaan berkas pelamar serta mendorong masyarakat ikut menjadi peserta penyelenggara pilkada karena KPU tidak bisa menjangkau peserta.
Aparatur sipil negara boleh menjadi penyelenggaran pemilu dan dalam perekrutan PPK ini sebagian peserta berstatus sebagai pegawai negeri. Sesuai profesi, pegawai negeri memang harus netral dan turut menyukseskan pilkada.
Siti Fathonah juga mengimbau masyarakat turut mengawasi seleksi PPK dengan memberikan informasi jika ada peserta yang dinilai tidak seharusnya menjadi anggota PPK karena alasan tertentu.
KPU Kotawaringin Timur ingin pilkada berjalan aman, lancar dan mendapatkan pemimpin berkualitas. Masukan dari masyarakat sangat penting karena masyarakat lebih mengenal calon-calon PPK, sehingga informasi itu bisa ditindaklanjuti.
"Bagi masyarakat yang ingin terlibat dan memberikan tanggapan dalam seleksi PPK, bisa menyampaikannya dengan mengisi formulir yang sudah disiapkan. Penyerahan formulir dimulai tanggal 31 Januari sampai 8 Februari," demikian Siti Fathonah.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta tingkatkan pengawasan truk
Baca juga: Pemkab Kotim siap bantu pemulangan mahasiswa di China
"Dari 229 pendaftar, ada 226 peserta yang lulus administrasi dan berhak mengikuti seleksi tertulis ini. Dari tahapan ini akan diperoleh 10 peserta dari masing-masing kecamatan untuk mengikuti tes wawancara," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih di Sampit, Minggu.
Tes tertulis calon anggota PPK dilaksanakan serentak. Untuk memudahkan peserta yang tersebar di 17 kecamatan dengan lokasi yang cukup jauh, pelaksanaan tes tertulis ini dibagi menjadi lima kelompok.
Lima lokasi pelaksanaan tertulis yaitu lantai dua kantor Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur di Sampit, aula Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, aula Kecamatan Cempaga, aula Kecamatan Parenggean dan aula Kecamatan Mentaya Hulu.
Pendaftaran peserta seleksi PPK di tujuh kecamatan sempat diperpanjang karena jumlah pendaftar tidak sampai 10 orang atau dua kali lipat dari kebutuhan. Namun kini jumlah peserta tahun ini ternyata malah lebih banyak dibanding saat pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 lalu.
Setiap peserta disuguhi sebanyak 50 soal dengan waktu 60 menit. Hasil tes tertulis ini akan diumumkan pada 6 hingga 8 Februari, selanjutnya peserta yang lulus akan menjalani tes wawancara yang dijadwalkan pada 9 hingga 11 Februari.
"Tugas PPK adalah membantu KPU dalam penyelenggarakan pilkada, mulai dari proses verifikasi daftar pemilih dan tahapan-tahapan yang berlangsung dalam pemilihan kepala daerah ini," jelas Siti Fathonah.
Seleksi ini nantinya akan menghasilkan sebanyak lima orang untuk setiap kecamatan. Kriteria penilaian tidak hanya melihat hasil tes, tetapi juga ada faktor lain, termasuk tanggapan dari masyarakat.
Seleksi PPK melibatkan sejumlah instansi seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas karena peserta wajib menyerahkan surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba. Selain itu juga melibatkan Dinas Pendidikan karena untuk mendorong minat jajarannya untuk menjadi penyelenggara pilkada.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta lebih serius menangani anak jalanan
Pemerintah kecamatan juga berperan membantu seperti dalam tahap penerimaan berkas pelamar serta mendorong masyarakat ikut menjadi peserta penyelenggara pilkada karena KPU tidak bisa menjangkau peserta.
Aparatur sipil negara boleh menjadi penyelenggaran pemilu dan dalam perekrutan PPK ini sebagian peserta berstatus sebagai pegawai negeri. Sesuai profesi, pegawai negeri memang harus netral dan turut menyukseskan pilkada.
Siti Fathonah juga mengimbau masyarakat turut mengawasi seleksi PPK dengan memberikan informasi jika ada peserta yang dinilai tidak seharusnya menjadi anggota PPK karena alasan tertentu.
KPU Kotawaringin Timur ingin pilkada berjalan aman, lancar dan mendapatkan pemimpin berkualitas. Masukan dari masyarakat sangat penting karena masyarakat lebih mengenal calon-calon PPK, sehingga informasi itu bisa ditindaklanjuti.
"Bagi masyarakat yang ingin terlibat dan memberikan tanggapan dalam seleksi PPK, bisa menyampaikannya dengan mengisi formulir yang sudah disiapkan. Penyerahan formulir dimulai tanggal 31 Januari sampai 8 Februari," demikian Siti Fathonah.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta tingkatkan pengawasan truk
Baca juga: Pemkab Kotim siap bantu pemulangan mahasiswa di China