Kuala Pembuang (ANTARA) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah mengupayakan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat diwilayah setempat.
“Saat ini raperda tentang tata cara penerbitan SKT adat ini sedang dalam tahap pembuatan drafnya,” kata Ketua Bapemperda DPRD Seruyan Arrahman di Kuala Pembuang, Senin
Pembahasan ini dinilai penting karena perihal SKT adat tidak termuat dalam peraturan daerah (perda), sehingga kerap kali tidak sinkron antara penerbitan SKT adat dengan pihak pemerintah desa.
“Kadang-kadang SKT adat yang diterbitkan oleh damang serta kepala adat itu kerap kali berbenturan dengan kepala desa. Misalnya saja kepala desa tidak setuju untuk menerbitkan, setelah disodorkan ke damang mereka terbitkan, jadi ada tidak sinkron,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, hal ini dinilai sangat penting untuk diatur dalam sebuah produk hukum yakni peraturan daerah supaya tidak ada kesimpangsiuran antara kewenangan damang dan kepala desa.
“Jadi dengan adanya payung hukum yang jelas dalam mengatur hal tersebut sehingga tidak sinkronnya kewenangan itu bisa diatasi,” jelasnya.
Baca juga: DPRD Seruyan harapkan fasilitas pelayanan kesehatan ditingkatkan
Lebih lanjut dia menjelaskan, apabila hal tersebut tidak dibuatkan regulasi yang jelas maka ini akan berdampak pada masyarakat kabupaten berjuluk Bumi Gawi Hantantiring, karena akan berpotensi terjadi konflik antara pihak satu dengan yang lainnya.
“Kalau hal tersebut kita biarkan, tentunya persoalan ini akan berpotensi terjadinya konflik di masyarakat, maka dari itu pembuatan regulasi yang jelas tentang hal tersebut perlu dilakukan,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat itu berharap agar pembuatan draf raperda tersebut bisa cepat selesai, sehingga bisa menjadi acuan untuk mengatur dalam pembuatan SKT adat ini.
“Untuk target kita, pembuatan draf tersebut selesai tahun ini, sehingga bisa cepat untuk diterapkan,” demikian Arrahman.
Baca juga: Pencegahan korupsi di Seruyan harus ditingkatkan
“Saat ini raperda tentang tata cara penerbitan SKT adat ini sedang dalam tahap pembuatan drafnya,” kata Ketua Bapemperda DPRD Seruyan Arrahman di Kuala Pembuang, Senin
Pembahasan ini dinilai penting karena perihal SKT adat tidak termuat dalam peraturan daerah (perda), sehingga kerap kali tidak sinkron antara penerbitan SKT adat dengan pihak pemerintah desa.
“Kadang-kadang SKT adat yang diterbitkan oleh damang serta kepala adat itu kerap kali berbenturan dengan kepala desa. Misalnya saja kepala desa tidak setuju untuk menerbitkan, setelah disodorkan ke damang mereka terbitkan, jadi ada tidak sinkron,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, hal ini dinilai sangat penting untuk diatur dalam sebuah produk hukum yakni peraturan daerah supaya tidak ada kesimpangsiuran antara kewenangan damang dan kepala desa.
“Jadi dengan adanya payung hukum yang jelas dalam mengatur hal tersebut sehingga tidak sinkronnya kewenangan itu bisa diatasi,” jelasnya.
Baca juga: DPRD Seruyan harapkan fasilitas pelayanan kesehatan ditingkatkan
Lebih lanjut dia menjelaskan, apabila hal tersebut tidak dibuatkan regulasi yang jelas maka ini akan berdampak pada masyarakat kabupaten berjuluk Bumi Gawi Hantantiring, karena akan berpotensi terjadi konflik antara pihak satu dengan yang lainnya.
“Kalau hal tersebut kita biarkan, tentunya persoalan ini akan berpotensi terjadinya konflik di masyarakat, maka dari itu pembuatan regulasi yang jelas tentang hal tersebut perlu dilakukan,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat itu berharap agar pembuatan draf raperda tersebut bisa cepat selesai, sehingga bisa menjadi acuan untuk mengatur dalam pembuatan SKT adat ini.
“Untuk target kita, pembuatan draf tersebut selesai tahun ini, sehingga bisa cepat untuk diterapkan,” demikian Arrahman.
Baca juga: Pencegahan korupsi di Seruyan harus ditingkatkan