Sampit (ANTARA) - Rapat paripurna penyampaian hasil reses anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dimanfaatkan sejumlah legislator menyampaikan curahan hati atau curhat terkait banyaknya kegiatan yang mereka usulkan dibatalkan akibat terkena "refocusing" anggaran untuk penanganan COVID-19.
"Saya ada memperjuangkan jalan usaha tani sepanjang 1,5 kilometer dengan perkiraan biaya Rp150 juta sampai Rp185 juta, tapi tidak berhasil saya perjuangkan. Alasan Dinas Pertanian adalah refocusing. Tidak tanggung-tanggung, itu terkena refocusing 100 persen," kata anggota DPRD, Bardiansyah di Sampit, Senin.
Hal itu disampaikan Bardiansyah saat menjadi juru bicara penyampaian hasil reses dari daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rinie dan dihadiri Bupati Halikinnor.
Bardiansyah mengaku sangat menyayangkan refocusing anggaran mengorbankan kegiatan-kegiatan yang diusulkan melalui pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD karena usulan tersebut murni aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota dewan saat reses maupun agenda lainnya.
Dia memperkirakan hal itu bukan hanya dialami dirinya, tetapi juga banyak legislator lainnya. Ini mengecewakan karena berpengaruh terhadap kepercayaan terhadap anggota dewan dan marwah DPRD secara kelembagaan sebagai penyambung aspirasi masyarakat.
Sikap antipati dari masyarakat pun mulai mereka rasakan. Saat reses, banyak warga yang enggan datang dalam pertemuan padahal sudah diundang.
Warga beralasan tidak hadir karena sudah sering menyampaikan usulan melalui DPRD namun hingga kini belum dikabulkan. Penjelasan terkait refocusing pun tidak serta merta mampu meyakinkan warga karena banyak usulan yang mereka sampaikan itu justru sejak sebelum terjadinya pandemi COVID-19.
Bardiansyah memperkirakan ada 20 sampai 30 usulan yang disampaikan warga di satu lokasi pertemuan. Jika dihitung sejak mereka dilantik pada 2019 lalu sampai saat ini sudah melaksanakan lima kali reses, Bardiansyah memperkirakan sudah ada sekitar 600 sampai 900 usulan yang disampaikan warga dan banyak yang belum dikabulkan.
"Saat dilantik, sumpah dan janji kami memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kami wakili. Kami berharap ini menjadi perhatian pihak eksekutif," harap Bardiansyah.
Juru bicara anggota DPRD dari daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Riskon Fabiansyah, juga menyampaikan keluhan yang sama. Dia berharap refocusing tidak sampai mengorbankan program-program pokok-pokok pikiran DPRD.
Baca juga: Pemkab Kotim berharap bantuan KLHK berkelanjutan
"Kami yakin di bawah kepemimpinan Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati ini akan bisa memahami dan memberi solusi. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat sehingga sangat diharapkan," jelas Riskon.
Juru bicara anggota DPRD daerah pemilihan V, Hendra Sia juga membenarkan hal itu. Dia berharap refocusing anggaran dilakukan dengan memilah anggaran kegiatan-kegiatan yang masih bisa ditunda sehingga tidak mengorbankan kegiatan penting, seperti yang diusulkan anggota dewan.
"Bahkan ada masyarakat yang bersuara, masa setiap tahun anggaran dipangkas sehingga tidak merasakan hasil pembangunan. Semoga di bawah kepemimpinan Bupati Halikinnor hasil reses tersebut bisa dilaksanakan, terutama di daerah pemilihan V yang masih membutuhkan banyak sentuhan pembangunan," harap Hendra Sia.
Menanggapi itu, Bupati Halikinnor mengatakan, memang ada pemotongan anggaran sebesar Rp25,6 miliar oleh pemerintah pusat pusat serta refocusing sekitar Rp62 miliar untuk penanganan COVID-19. Tidak semua kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD terdampak, tetapi memang ada yang terkena imbasnya.
"Ini menjadi bahan evaluasi bagi saya selaku kepala daerah dengan SOPD yang menangani teknisnya. Pokir (pokok-pokok pikiran) itu juga membantu program di daerah pemilihan itu," kata Halikinnor.
Menurutnya, pandemi COVID-19 memang mengharuskan dilakukan refocusing anggaran sebesar 8 persen. Namun Halikinnor berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui para legislator tersebut.
Baca juga: Polisi gencarkan razia premanisme di Sampit
"Saya ada memperjuangkan jalan usaha tani sepanjang 1,5 kilometer dengan perkiraan biaya Rp150 juta sampai Rp185 juta, tapi tidak berhasil saya perjuangkan. Alasan Dinas Pertanian adalah refocusing. Tidak tanggung-tanggung, itu terkena refocusing 100 persen," kata anggota DPRD, Bardiansyah di Sampit, Senin.
Hal itu disampaikan Bardiansyah saat menjadi juru bicara penyampaian hasil reses dari daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rinie dan dihadiri Bupati Halikinnor.
Bardiansyah mengaku sangat menyayangkan refocusing anggaran mengorbankan kegiatan-kegiatan yang diusulkan melalui pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD karena usulan tersebut murni aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota dewan saat reses maupun agenda lainnya.
Dia memperkirakan hal itu bukan hanya dialami dirinya, tetapi juga banyak legislator lainnya. Ini mengecewakan karena berpengaruh terhadap kepercayaan terhadap anggota dewan dan marwah DPRD secara kelembagaan sebagai penyambung aspirasi masyarakat.
Sikap antipati dari masyarakat pun mulai mereka rasakan. Saat reses, banyak warga yang enggan datang dalam pertemuan padahal sudah diundang.
Warga beralasan tidak hadir karena sudah sering menyampaikan usulan melalui DPRD namun hingga kini belum dikabulkan. Penjelasan terkait refocusing pun tidak serta merta mampu meyakinkan warga karena banyak usulan yang mereka sampaikan itu justru sejak sebelum terjadinya pandemi COVID-19.
Bardiansyah memperkirakan ada 20 sampai 30 usulan yang disampaikan warga di satu lokasi pertemuan. Jika dihitung sejak mereka dilantik pada 2019 lalu sampai saat ini sudah melaksanakan lima kali reses, Bardiansyah memperkirakan sudah ada sekitar 600 sampai 900 usulan yang disampaikan warga dan banyak yang belum dikabulkan.
"Saat dilantik, sumpah dan janji kami memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kami wakili. Kami berharap ini menjadi perhatian pihak eksekutif," harap Bardiansyah.
Juru bicara anggota DPRD dari daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Riskon Fabiansyah, juga menyampaikan keluhan yang sama. Dia berharap refocusing tidak sampai mengorbankan program-program pokok-pokok pikiran DPRD.
Baca juga: Pemkab Kotim berharap bantuan KLHK berkelanjutan
"Kami yakin di bawah kepemimpinan Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati ini akan bisa memahami dan memberi solusi. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat sehingga sangat diharapkan," jelas Riskon.
Juru bicara anggota DPRD daerah pemilihan V, Hendra Sia juga membenarkan hal itu. Dia berharap refocusing anggaran dilakukan dengan memilah anggaran kegiatan-kegiatan yang masih bisa ditunda sehingga tidak mengorbankan kegiatan penting, seperti yang diusulkan anggota dewan.
"Bahkan ada masyarakat yang bersuara, masa setiap tahun anggaran dipangkas sehingga tidak merasakan hasil pembangunan. Semoga di bawah kepemimpinan Bupati Halikinnor hasil reses tersebut bisa dilaksanakan, terutama di daerah pemilihan V yang masih membutuhkan banyak sentuhan pembangunan," harap Hendra Sia.
Menanggapi itu, Bupati Halikinnor mengatakan, memang ada pemotongan anggaran sebesar Rp25,6 miliar oleh pemerintah pusat pusat serta refocusing sekitar Rp62 miliar untuk penanganan COVID-19. Tidak semua kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD terdampak, tetapi memang ada yang terkena imbasnya.
"Ini menjadi bahan evaluasi bagi saya selaku kepala daerah dengan SOPD yang menangani teknisnya. Pokir (pokok-pokok pikiran) itu juga membantu program di daerah pemilihan itu," kata Halikinnor.
Menurutnya, pandemi COVID-19 memang mengharuskan dilakukan refocusing anggaran sebesar 8 persen. Namun Halikinnor berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui para legislator tersebut.
Baca juga: Polisi gencarkan razia premanisme di Sampit