Audiensi bersama warga Kalimantan, anggota DPR minta Polri tindak tegas Edy Mulyadi
Kamis, 27 Januari 2022 14:02 WIB
Komisi III DPR menggelar audiensi dengan Aliansi Borneo Bersatu di Ruang Rapat Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/1/2022). ANTARA/Imam Budilaksono/am.
Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR RI menggelar audiensi dengan perwakilan masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu, menyampaikan aspirasi terkait pernyataan Edy Mulyadi yang viral di media sosial dan dianggap melecehkan masyarakat Kalimantan.
Dalam audiensi tersebut, anggota Komisi III DPR RI Irjen Pol (Purn) Safaruddin meminta Polri menindak tegas Edy Mulyadi yang telah menyampaikan pernyataan merendahkan masyarakat Kalimantan.
Baca juga: Masyarakat Kalteng diminta percayakan kepada pihak kepolisian soal Edy Mulyadi
"Proses hukum memang paling tepat diambil untuk menindak tegas dari penyataan Edy Mulyadi," kata Safaruddin saat menerima audiensi Aliansi Borneo Bersatu di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia menilai pernyataan Edy Mulyadi tersebut sangat menyinggung hati masyarakat Kalimantan sehingga seharusnya tidak berkata seperti itu.
Baca juga: Ujaran kebencian terhadap Prabowo, Gerindra laporkan Edy Mulyadi ke polisi
Menurut dia, Komisi III DPR akan meneruskan aspirasi warga Kalimantan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil langkah tegas.
"Kami sebagai wakil rakyat di Komisi III DPR akan menyampaikan aspirasi masyarakat Kalimantan kepada Kapolri untuk ditindak lanjuti," ujarnya.
Baca juga: DPRD dan AMNBB Bartim sepakat Edy Mulyadi harus diproses hukum
Dia menilai, Indonesia sebagai negara hukum makan langkah hukum harus segera diambil Polri agar masyarakat tidak bertindak masing-masing.
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Borneo Bersatu mengecam pernyataan Edy Mulyadi karena telah melecehkan masyarakat Kalimantan yang menyebut daerah tersebut sebagai tempat "jin buang anak".
Baca juga: Status perkara Edy Mulyadi naik ke tahap penyidikan
Aliansi mendukung Kapolri mengambil tindakan hukum dan mendesak dilakukannya sidang adat Dayak terhadap Edy Mulyadi.
Aliansi juga meminta agar implementasi kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara wajib melibatkan kelembagaan adat dan putra/putri Dayak.
Baca juga: Edy Mulyadi dan Azam Khan dilaporkan Pandawa Nusantara ke Bareskrim Polri
Baca juga: Polri proses laporan terkait youtuber Edy Mulyadi 'jin buang anak'
Baca juga: Ormas Dayak di Kalteng minta Edy Mulyadi dituntut secara hukum
Dalam audiensi tersebut, anggota Komisi III DPR RI Irjen Pol (Purn) Safaruddin meminta Polri menindak tegas Edy Mulyadi yang telah menyampaikan pernyataan merendahkan masyarakat Kalimantan.
Baca juga: Masyarakat Kalteng diminta percayakan kepada pihak kepolisian soal Edy Mulyadi
"Proses hukum memang paling tepat diambil untuk menindak tegas dari penyataan Edy Mulyadi," kata Safaruddin saat menerima audiensi Aliansi Borneo Bersatu di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia menilai pernyataan Edy Mulyadi tersebut sangat menyinggung hati masyarakat Kalimantan sehingga seharusnya tidak berkata seperti itu.
Baca juga: Ujaran kebencian terhadap Prabowo, Gerindra laporkan Edy Mulyadi ke polisi
Menurut dia, Komisi III DPR akan meneruskan aspirasi warga Kalimantan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil langkah tegas.
"Kami sebagai wakil rakyat di Komisi III DPR akan menyampaikan aspirasi masyarakat Kalimantan kepada Kapolri untuk ditindak lanjuti," ujarnya.
Baca juga: DPRD dan AMNBB Bartim sepakat Edy Mulyadi harus diproses hukum
Dia menilai, Indonesia sebagai negara hukum makan langkah hukum harus segera diambil Polri agar masyarakat tidak bertindak masing-masing.
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Borneo Bersatu mengecam pernyataan Edy Mulyadi karena telah melecehkan masyarakat Kalimantan yang menyebut daerah tersebut sebagai tempat "jin buang anak".
Baca juga: Status perkara Edy Mulyadi naik ke tahap penyidikan
Aliansi mendukung Kapolri mengambil tindakan hukum dan mendesak dilakukannya sidang adat Dayak terhadap Edy Mulyadi.
Aliansi juga meminta agar implementasi kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara wajib melibatkan kelembagaan adat dan putra/putri Dayak.
Baca juga: Edy Mulyadi dan Azam Khan dilaporkan Pandawa Nusantara ke Bareskrim Polri
Baca juga: Polri proses laporan terkait youtuber Edy Mulyadi 'jin buang anak'
Baca juga: Ormas Dayak di Kalteng minta Edy Mulyadi dituntut secara hukum
Pewarta : Imam Budilaksono
Editor : Ronny
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Terpopuler - Lintas Daerah
Lihat Juga
Kasus kekerasan seksual santriwati di Pati berlanjut, polisi layangkan panggilan kedua
06 May 2026 21:55 WIB
Siswa bobol sistem keamanan NASA asal Pinrang pilih lanjut pendidikan di Unhas
06 May 2026 15:08 WIB