Sampit (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rinie meminta pemerintah kabupaten memprioritaskan pengisian pegawai di instansi-instansi keperluannya sudah mendesak, khususnya untuk pelayanan publik secara langsung.
"Misalnya tenaga kesehatan, sekolah dan lainnya. Jangan sampai terganggu atau bahkan tutup karena tidak ada pegawainya. Ini kan menyangkut kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Rinie di Sampit, Kamis.
Harapan ini disampaikan Rinie terkait seleksi ulang tenaga kontrak yang tahapannya masih berlangsung. Dia berharap kebutuhan di lapangan menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan.
Saat seleksi tahap pertama pada Kamis (23/6) lalu terdapat 1.041 orang tenaga kontrak dinyatakan tidak lulus karena hasil tes mereka tidak mencapai "passing grade" atau ambang batas nilai.
Mereka kemudian diberi kesempatan mengikuti seleksi tahap kedua pada Senin (25/7) lalu. Sebanyak 1.039 orang yang berhak mengikuti seleksi ini, sedangkan dua orang lainnya meninggal dunia.
Baca juga: DPRD Kotim sikapi perusahaan yang abaikan perbaikan jalan lingkar selatan
Rinie menyaksikan sendiri dampak evaluasi tenaga kontrak ini. Saat reses pada 11-16 Juli lalu, pihaknya menemukan beberapa puskesmas pembantu yang tutup lantaran tenaga kesehatan yang sebelumnya bertugas, tidak lulus seleksi tahap pertama sehingga mereka berhenti karena kontrak kerja berakhir pada 30 Juni 2022 lalu.
Rinie berharap ini menjadi perhatian. Fasilitas kesehatan yang tutup maupun sekolah yang terganggu kegiatannya karena pegawainya tidak lulus seleksi ulang tenaga kontrak, berdampak kurang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Dia menyambut positif langkah pemerintah kabupaten melakukan pemetaan kebutuhan riil di lapangan. Dengan begitu, akan diketahui berapa banyak dan di mana saja tenaga kontrak sangat dibutuhkan sehingga bisa menjadi prioritas.
Rinie berharap ini menjadi perhatian serius karena laporan dari setiap daerah pemilihan, rata-rata menemukan keluhan yang sama. Jangan sampai pelayanan kesehatan dan pendidikan terhambat akibat kekurangan pegawai.
"Harapan kami pemerintah bisa lebih bijak. Kami sedih melihat kondisi pelayanan di desa seperti itu. Ini harus dipikirkan. Kan sudah ada pemetaan atau laporan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan
Prioritaskan. Tolong prioritaskan agar pelayanan bisa kembali normal," demikian Rinie.
Baca juga: Bapemperda Kotim sebut Perda Bantuan Pendidikan untuk penuhi hak masyarakat
Baca juga: Kotim terbaik penyaluran dana desa di Kalteng
Baca juga: Warga Sampit selamatkan anak bekantan buta yang nyaris tertabrak
"Misalnya tenaga kesehatan, sekolah dan lainnya. Jangan sampai terganggu atau bahkan tutup karena tidak ada pegawainya. Ini kan menyangkut kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Rinie di Sampit, Kamis.
Harapan ini disampaikan Rinie terkait seleksi ulang tenaga kontrak yang tahapannya masih berlangsung. Dia berharap kebutuhan di lapangan menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan.
Saat seleksi tahap pertama pada Kamis (23/6) lalu terdapat 1.041 orang tenaga kontrak dinyatakan tidak lulus karena hasil tes mereka tidak mencapai "passing grade" atau ambang batas nilai.
Mereka kemudian diberi kesempatan mengikuti seleksi tahap kedua pada Senin (25/7) lalu. Sebanyak 1.039 orang yang berhak mengikuti seleksi ini, sedangkan dua orang lainnya meninggal dunia.
Baca juga: DPRD Kotim sikapi perusahaan yang abaikan perbaikan jalan lingkar selatan
Rinie menyaksikan sendiri dampak evaluasi tenaga kontrak ini. Saat reses pada 11-16 Juli lalu, pihaknya menemukan beberapa puskesmas pembantu yang tutup lantaran tenaga kesehatan yang sebelumnya bertugas, tidak lulus seleksi tahap pertama sehingga mereka berhenti karena kontrak kerja berakhir pada 30 Juni 2022 lalu.
Rinie berharap ini menjadi perhatian. Fasilitas kesehatan yang tutup maupun sekolah yang terganggu kegiatannya karena pegawainya tidak lulus seleksi ulang tenaga kontrak, berdampak kurang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Dia menyambut positif langkah pemerintah kabupaten melakukan pemetaan kebutuhan riil di lapangan. Dengan begitu, akan diketahui berapa banyak dan di mana saja tenaga kontrak sangat dibutuhkan sehingga bisa menjadi prioritas.
Rinie berharap ini menjadi perhatian serius karena laporan dari setiap daerah pemilihan, rata-rata menemukan keluhan yang sama. Jangan sampai pelayanan kesehatan dan pendidikan terhambat akibat kekurangan pegawai.
"Harapan kami pemerintah bisa lebih bijak. Kami sedih melihat kondisi pelayanan di desa seperti itu. Ini harus dipikirkan. Kan sudah ada pemetaan atau laporan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan
Prioritaskan. Tolong prioritaskan agar pelayanan bisa kembali normal," demikian Rinie.
Baca juga: Bapemperda Kotim sebut Perda Bantuan Pendidikan untuk penuhi hak masyarakat
Baca juga: Kotim terbaik penyaluran dana desa di Kalteng
Baca juga: Warga Sampit selamatkan anak bekantan buta yang nyaris tertabrak