Buntok (ANTARA) - Anggota DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Zainal Khairuddin mengharapkan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat supaya proporsional dalam membagikan dana Corporate social responsibility atau CSR dari perusahaan.
"Semua dana CSR selama beberapa tahun terakhir ini diserahkan perusahaan kepada pemkab dan selanjutnya disalurkan ke sejumlah desa serta kecamatan, dan diharapkan dalam pembagiannya dilakukan secara proporsional," katanya di Buntok, Senin.
Menurutnya, dari nilai dana CSR PT Adaro Indonesia berkisar antara Rp5 miliar hingga Rp7 miliar dalam setiap tahunnya, Kecamatan Jenamas hanya mendapatkan Rp500 juta saja pada tahun ini.
"Dana sebesar Rp500 juta itu dibagi untuk empat desa dan satu kelurahan di wilayah Kecamatan Jenamas," ucap politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Barito Selatan itu.
Dia menegaskan, dana CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan tersebut diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat, terutama yang berada di sekitar perusahaan yang terkena imbas besar dari investasi perusahaan.
"Seharusnya persentase pembagian khususnya untuk wilayah Kecamatan Jenamas dan Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir itu lebih besar dibandingkan desa lainnya, karena masuk ring 1 yang berdekatan langsung dengan kegiatan perusahaan," ujar anggota dewan yang berasal dari Kecamatan Jenamas itu.
Dikatakannya, berdasarkan hasil reses yang dilakukan dirinya beberapa waktu lalu, masyarakat mempertanyakan terkait hal itu. Bahkan warga berencana akan melaksanakan aksi unjuk rasa ke perusahaan.
Meskipun demikian, dirinya meminta agar masyarakat tetap bersabar, sebab dalam pembagian ini bukan perusahaan yang salah. Menurutnya, perusahaan sudah menyerahkan dana CSR itu kepada pemerintah kabupaten.
Baca juga: Selesai Agustus 2022, DPRD Barsel prioritaskan pembahasan KUA-PPAS 2023
Terkait hal ini, ia juga tidak menyalahkan Pemkab Barito Selatan. Dirinya berupaya mengoordinasikannya, sehingga ada solusi terbaik dalam pembagian dana CSR tersebut.
Selama ini warga mengeluh, akibat dari gelombang lalu lintas kapal yang mengangkut batu bara, jalan yang berada di bantaran sungai Barito di wilayah Kecamatan Jenamas sudah tidak layak digunakan, karena sebagian sudah mengalami abrasi.
"Kalau dulu dananya diserahkan langsung ke desa, Alhamdulillah, desa-desa pada wilayah kecamatan Jenamas bisa maju dan setelah dana CSR disalurkan perusahaan ke Pemkab Barito Selatan pembagiannya jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya," terang Zainal Khairuddin.
Untuk itu, ia mengharapkan terobosan dari Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan agar dana CSR tersebut dibagikan secara proporsional yang dilihat dari imbas akibat perusahaan yang ada di wilayah itu.
Meskipun demikian, Zainal Khairuddin juga menyadari pembagian yang dilakukan Pemkab Barito Selatan itu dalam upaya untuk pemerataan pembangunan.
Menurut dia, pembagian bagi wilayah desa dan kecamatan yang terkena imbas dari perusahaan tersebut seharusnya lebih banyak dibanding desa yang jaraknya jauh dari lokasi perusahaan.
"Untuk itu, kita mengharapkan pembagian dana CSR dari PT Adaro Indonesia itu dibagi secara proporsional, sebab adil itu bukan berarti dananya dibagi rata, namun dilihat dari wilayahnya," demikian Zainal Khairuddin.
Baca juga: Legislator Barsel apresiasi pelayanan pemerintah bagi jamaah haji
Baca juga: BPJS Kesehatan perkuat koordinasi penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas peserta JKN
Baca juga: Kejati Kalteng dorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi honorer
"Semua dana CSR selama beberapa tahun terakhir ini diserahkan perusahaan kepada pemkab dan selanjutnya disalurkan ke sejumlah desa serta kecamatan, dan diharapkan dalam pembagiannya dilakukan secara proporsional," katanya di Buntok, Senin.
Menurutnya, dari nilai dana CSR PT Adaro Indonesia berkisar antara Rp5 miliar hingga Rp7 miliar dalam setiap tahunnya, Kecamatan Jenamas hanya mendapatkan Rp500 juta saja pada tahun ini.
"Dana sebesar Rp500 juta itu dibagi untuk empat desa dan satu kelurahan di wilayah Kecamatan Jenamas," ucap politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Barito Selatan itu.
Dia menegaskan, dana CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan tersebut diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat, terutama yang berada di sekitar perusahaan yang terkena imbas besar dari investasi perusahaan.
"Seharusnya persentase pembagian khususnya untuk wilayah Kecamatan Jenamas dan Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir itu lebih besar dibandingkan desa lainnya, karena masuk ring 1 yang berdekatan langsung dengan kegiatan perusahaan," ujar anggota dewan yang berasal dari Kecamatan Jenamas itu.
Dikatakannya, berdasarkan hasil reses yang dilakukan dirinya beberapa waktu lalu, masyarakat mempertanyakan terkait hal itu. Bahkan warga berencana akan melaksanakan aksi unjuk rasa ke perusahaan.
Meskipun demikian, dirinya meminta agar masyarakat tetap bersabar, sebab dalam pembagian ini bukan perusahaan yang salah. Menurutnya, perusahaan sudah menyerahkan dana CSR itu kepada pemerintah kabupaten.
Baca juga: Selesai Agustus 2022, DPRD Barsel prioritaskan pembahasan KUA-PPAS 2023
Terkait hal ini, ia juga tidak menyalahkan Pemkab Barito Selatan. Dirinya berupaya mengoordinasikannya, sehingga ada solusi terbaik dalam pembagian dana CSR tersebut.
Selama ini warga mengeluh, akibat dari gelombang lalu lintas kapal yang mengangkut batu bara, jalan yang berada di bantaran sungai Barito di wilayah Kecamatan Jenamas sudah tidak layak digunakan, karena sebagian sudah mengalami abrasi.
"Kalau dulu dananya diserahkan langsung ke desa, Alhamdulillah, desa-desa pada wilayah kecamatan Jenamas bisa maju dan setelah dana CSR disalurkan perusahaan ke Pemkab Barito Selatan pembagiannya jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya," terang Zainal Khairuddin.
Untuk itu, ia mengharapkan terobosan dari Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan agar dana CSR tersebut dibagikan secara proporsional yang dilihat dari imbas akibat perusahaan yang ada di wilayah itu.
Meskipun demikian, Zainal Khairuddin juga menyadari pembagian yang dilakukan Pemkab Barito Selatan itu dalam upaya untuk pemerataan pembangunan.
Menurut dia, pembagian bagi wilayah desa dan kecamatan yang terkena imbas dari perusahaan tersebut seharusnya lebih banyak dibanding desa yang jaraknya jauh dari lokasi perusahaan.
"Untuk itu, kita mengharapkan pembagian dana CSR dari PT Adaro Indonesia itu dibagi secara proporsional, sebab adil itu bukan berarti dananya dibagi rata, namun dilihat dari wilayahnya," demikian Zainal Khairuddin.
Baca juga: Legislator Barsel apresiasi pelayanan pemerintah bagi jamaah haji
Baca juga: BPJS Kesehatan perkuat koordinasi penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas peserta JKN
Baca juga: Kejati Kalteng dorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi honorer