APEKSI usul penghapusan tenaga honorer bertahap mulai 2023

Selasa, 16 Agustus 2022 10:56 WIB

Bogor (ANTARA) - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan Pemerintah Pusat membuat tahapan waktu untuk pemetaan kebutuhan, posisi dan solusi penghapusan tenaga honorer lebih dari satu tahun dan dimulai dari 2023.

Ketua APEKSI yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto kepada ANTARA di Kota Bogor, Senin, menyampaikan tahapan waktu pemetaan akan memberikan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan Pemerintah pusat mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer.

"Honorer ini dipetakan dulu kebutuhannya berapa, posisi yang tersedia apa, solusinya bagaimana, dan tahapannya bagaimana. Saya bilang enggak realistis tahun depan dipaksakan," kata Bima.

Bima Arya menilai kondisi kebutuhan lokal daerah perlu menjadi pertimbangan penting Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam mengimplementasikan penghapusan tenaga honorer.

Baca juga: Kejati Kalteng dorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi honorer

Dia mengemukakan kerepotan yang akan dihadapi daerah bukan hanya akan terjadi di satu atau dua daerah secara nasional. Masih ada 98 kota dan ratusan kabupaten dari 314 kota serta kabupaten yang ada.

"Harus ada masa transisi. Nah, berapa lamanya itu harus dibicarakan dengan kementerian," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer Kategori II) paling lambat 28 November 2023.

Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pernyataan Tjahjo tersebut seperti yang dikutip dalam situs resmi Kementerian PAN-RB.

Tjahjo berharap PPK menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi Calon PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023.

Pengangkatan pegawai melalui pola tenaga alih daya atau outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D).

Instansi pemerintah yang juga membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya oleh pihak ketiga.*

Baca juga: Legislator sebut Seruyan masih memerlukan tenaga kontrak

Baca juga: Bupati Seruyan tegaskan ingin pertahankan tenaga kontrak

Baca juga: Meski dihapus, sekitar 1.400 guru honorer diminta tetap bekerja

Pewarta : Linna Susanti
Uploader : Admin Kalteng
Copyright © ANTARA 2024

Terkait

Miliki prospek bagus, RS Hanau harus didukung tenaga medis profesional

24 April 2024 17:05 Wib

Pemkab Gumas bina tenaga kerja konstruksi lokal hadapi persaingan

24 April 2024 15:06 Wib

2.150 tenaga pendidik dan kesehatan di Kapuas terima SK PPPK

19 April 2024 16:26 Wib

Toyota Starlet akan hadir dengan tenaga listrik?

15 April 2024 10:19 Wib

THR ASN dan tenaga kontrak Kotim dibayar 2 April

28 March 2024 18:51 Wib
Terpopuler

Dortmund menang telak atas Augsburg

Olahraga - 05 May 2024 7:28 Wib

Melalui PDI Perjuangan, Ketua KONI Kalteng maju jadi bacalon Wali Kota

Kabar Daerah - 08 May 2024 17:49 Wib

Diduga peras investor Rp10 M, Kejati Bali OTT Bendesa Adat Berawa

Kabar Daerah - 03 May 2024 15:22 Wib

PLN UID Kalselteng gelar GM Mengajar di momen Hardiknas

Kabar Daerah - 07 May 2024 16:38 Wib

DPRD Kalteng minta hasil reses perseorangan ditindaklanjuti pemprov

Kabar Daerah - 06 May 2024 17:16 Wib