Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, mencanangkan pengelolaan pelabuhan dan alat berat akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik daerah (BUMD) setempat.
“Pelabuhan milik pemerintah daerah di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat dan pengelolaan alat berat yang ada dinas,” kata Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Rabu.
Menurutnya, alat berat dimaksud adalah alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (PUPR Perkim) Barito Timur. BUMD bisa menjadi penyedia jasa sewa alat berat kepada pihak ketiga untuk peningkatan infrastruktur maupun kegiatan lainnya di bidang pertanian.
Ditambahkan Ampera, BUMD akan mendapatkan penyertaan modal Rp500 juta dari pemerintah kabupaten. Dana ‘suntikan’ itu peruntukannya sebagai dana awal dalam pengelolaan pelabuhan dan alat berat.
“Dana yang disuntikan itu bersumber dari APBD 2023 yang saat ini sedang dalam tahapan pembahasan di DPRD Barito Timur,” tegas Ampera.
Baca juga: Pemkab Bartim targetkan angka stunting turun 15,38 persen di 2024
Orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Barito Timur itu menjelaskan, apakah nanti menggunakan BUMD yang sudah terbentuk atau membentuk BUMD baru, hal tersebut akan dibahas bersama-sama secara internal.
Walaupun demikian, Ampera menginginkan proses berjalannya BUMD atau disebut perusda sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian pula dengan kepengurusan atau jajaran direksi dalam BUMD nantinya.
“Pembentukan BUMD maupun kepengurusan wajib mengacu pada aturan yang mengaturnya,” terangnya.
Tujuan penyertaan modal kepada BUMD agar adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan pelabuhan dinilai sangat strategis karena salah satu sumber daya alam adalah batu bara.
“Demikian juga dengan pemanfaatan aset daerah. Muara atau tujuannya untuk membangun Kabupaten Barito Timur,” demikian Ampera AY Mebas.
Baca juga: KPU Bartim gencarkan sosialisasi pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu 2024
Baca juga: Ketua DPRD Bartim ingin optimalkan potensi daerah seperti Kutai Barat
“Pelabuhan milik pemerintah daerah di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat dan pengelolaan alat berat yang ada dinas,” kata Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Rabu.
Menurutnya, alat berat dimaksud adalah alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (PUPR Perkim) Barito Timur. BUMD bisa menjadi penyedia jasa sewa alat berat kepada pihak ketiga untuk peningkatan infrastruktur maupun kegiatan lainnya di bidang pertanian.
Ditambahkan Ampera, BUMD akan mendapatkan penyertaan modal Rp500 juta dari pemerintah kabupaten. Dana ‘suntikan’ itu peruntukannya sebagai dana awal dalam pengelolaan pelabuhan dan alat berat.
“Dana yang disuntikan itu bersumber dari APBD 2023 yang saat ini sedang dalam tahapan pembahasan di DPRD Barito Timur,” tegas Ampera.
Baca juga: Pemkab Bartim targetkan angka stunting turun 15,38 persen di 2024
Orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Barito Timur itu menjelaskan, apakah nanti menggunakan BUMD yang sudah terbentuk atau membentuk BUMD baru, hal tersebut akan dibahas bersama-sama secara internal.
Walaupun demikian, Ampera menginginkan proses berjalannya BUMD atau disebut perusda sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian pula dengan kepengurusan atau jajaran direksi dalam BUMD nantinya.
“Pembentukan BUMD maupun kepengurusan wajib mengacu pada aturan yang mengaturnya,” terangnya.
Tujuan penyertaan modal kepada BUMD agar adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan pelabuhan dinilai sangat strategis karena salah satu sumber daya alam adalah batu bara.
“Demikian juga dengan pemanfaatan aset daerah. Muara atau tujuannya untuk membangun Kabupaten Barito Timur,” demikian Ampera AY Mebas.
Baca juga: KPU Bartim gencarkan sosialisasi pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu 2024
Baca juga: Ketua DPRD Bartim ingin optimalkan potensi daerah seperti Kutai Barat