Sampit (ANTARA) - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendorong agar ekosistem logistik nasional terhubung secara global dengan kolaborasi aktif pelaku usaha angkutan dalam memberikan solusi yang cerdas dan inklusif.
"Tahun 2023 membutuhkan profesionalisme perusahaan forwarder domestik dan internasional yang tangguh dan siap untuk apa pun. Agility, fleksibilitas, visibilitas dan digitalisasi, adalah kunci untuk mengatasi tantangan ke depan," kata Ketua Organizing Committee, Harry Sutanto dalam keterangannya diterima di Sampit, Jumat.
ALFI menggelar Rapat Pimpinan Nasional dan Musyawarah Nasional Khusus di Jakarta, Rabu (14/12) lalu. Kegiatan yang mengusung tema “Mengoptimalkan Peran ALFI Guna Meningkatkan Kinerja Logistik Nasional” tersebut dihadiri DPW ALFI dari 30 provinsi dan membahas hal-hal penting terkait logistik nasional dari seluruh Indonesia.
Setelah hampir tiga tahun disrupsi pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam "supply chain" atau sistem rantai pasokan dunia, tahun 2023 akan menghadirkan serangkaian tantangan dan peluang dengan keunikan sendiri.
Beberapa efek pandemi COVID-19 adalah meningkatnya biaya hidup dan gejolak geopolitik yang diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2023. Bagian tantangan terberat yang melanda industri logistik telah berkurang, tetapi masalah baru muncul seiring dengan kemungkinan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, hikmah pandemi dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa persiapan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang, apapun keadaannya.
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa "supply chain" akan tetap berhadapan pada tantangan dan masalah yang bervariasi dan tidak dapat diprediksi.
Menurutnya, McKinsey dalam laporannya menyatakan bahwa 90 persen pemimpin bidang rantai pasok dunia melaporkan telah berinvestasi dalam teknologi manajemen rantai pasokan digital sejak tahun 2021 dengan 80 persen mengharapkan untuk terus berinvestasi pada tahun 2023 dan seterusnya guna mencapai keberlanjutan.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kotim sarankan jumlah kursi dapil III tidak dikurangi
"ALFI sebagai asosiasi perusahaan logistik forwarder nasional melihat ini sebagai hal penting dan kritis. Hal-hal ini mendasari diselenggarakannya Rapimnas dan Munaslub ALFI 2022 tersebut," kata Harry Sutanto.
Rapimnas dan Munassus dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi. Dia menyampaikan bahwa 2023 akan menjadi tahun yang tidak seperti tahun lainnya untuk industri logistik, sebuah tahun yang harus siap dihadapi apapun tantangannya.
Acara yang berlangsung dinamis dan interaktif telah merumuskan beberapa hal penting bagi industri nasional dan ALFI khususnya. Dalam rapat kali ini ALFI kembali menunjukkan komitmen mereka sebagai elemen penting logistik nasional dengan menetapkan misi organisasi.
ALFI sebagai asosiasi kunci dalam rantai pasok dan logistik nasional, mendorong kapasitas anggota dalam ekosistem logistik yang mengakar secara nasional dan terhubung secara global, menuju kolaborasi aktif dalam memberikan solusi yang cerdas dan inklusif.
"Pernyataan misi ini bukan tanpa sebab karena ALFI menetapkan visi organisasi ke depan bahwa logistik dan "supply chain" harus terhubung secara digital melalui ekosistem yang berkelanjutan. Dengan tetap memperhatikan nilai-nilai penting yaitu kearifan nasional yang berkelanjutan, berintegritas dan terbuka," tegas Yukki.
Sementara itu, Ketua Umum DPW ALFI Kalimantan Tengah Marayanto D Pohan turut hadir dalam Rapimnas dan Munassus ALFI 2022. Dia mengatakan terkait masalah BBM solar subsidi terjadi merata di hampir semua wilayah di luar Pulau Jawa, Bali dan lainnya.
Dalam kegiatan tersebut DPW ALFI se-Kalimantan berhasil sepakat dan mengusulkan kepada pemerintah melalui DPP ALFI agar menghapuskan penjualan BBM solar subsidi di Pulau Kalimantan secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024.
Menurutnya, DPW ALFI se-Kalimantan yakin pemerintah pusat dapat mengatur skema terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan atau kegiatan usaha mikro dan pelayanan publik atas peniadaan BBM solar subsidi di Kalimantan.
"Langkah diperlukan melalui skema reimbursment atau refund atas selisih harga BBM yang dipakai, dan dana selebihnya dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan ke pedalaman dan pelosok Kalimantan, serta bagi pemerintah pusat sendiri," demikian Marayanto.
Baca juga: Pemkab Kotim akan hapus 8.688 peserta PBI JKN
Baca juga: Bupati Kotim terharu perjuangan perempuan-perempuan inspiratif
Baca juga: Umsa ditargetkan menerima mahasiswa baru mulai 2023
"Tahun 2023 membutuhkan profesionalisme perusahaan forwarder domestik dan internasional yang tangguh dan siap untuk apa pun. Agility, fleksibilitas, visibilitas dan digitalisasi, adalah kunci untuk mengatasi tantangan ke depan," kata Ketua Organizing Committee, Harry Sutanto dalam keterangannya diterima di Sampit, Jumat.
ALFI menggelar Rapat Pimpinan Nasional dan Musyawarah Nasional Khusus di Jakarta, Rabu (14/12) lalu. Kegiatan yang mengusung tema “Mengoptimalkan Peran ALFI Guna Meningkatkan Kinerja Logistik Nasional” tersebut dihadiri DPW ALFI dari 30 provinsi dan membahas hal-hal penting terkait logistik nasional dari seluruh Indonesia.
Setelah hampir tiga tahun disrupsi pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam "supply chain" atau sistem rantai pasokan dunia, tahun 2023 akan menghadirkan serangkaian tantangan dan peluang dengan keunikan sendiri.
Beberapa efek pandemi COVID-19 adalah meningkatnya biaya hidup dan gejolak geopolitik yang diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2023. Bagian tantangan terberat yang melanda industri logistik telah berkurang, tetapi masalah baru muncul seiring dengan kemungkinan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, hikmah pandemi dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa persiapan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang, apapun keadaannya.
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa "supply chain" akan tetap berhadapan pada tantangan dan masalah yang bervariasi dan tidak dapat diprediksi.
Menurutnya, McKinsey dalam laporannya menyatakan bahwa 90 persen pemimpin bidang rantai pasok dunia melaporkan telah berinvestasi dalam teknologi manajemen rantai pasokan digital sejak tahun 2021 dengan 80 persen mengharapkan untuk terus berinvestasi pada tahun 2023 dan seterusnya guna mencapai keberlanjutan.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kotim sarankan jumlah kursi dapil III tidak dikurangi
"ALFI sebagai asosiasi perusahaan logistik forwarder nasional melihat ini sebagai hal penting dan kritis. Hal-hal ini mendasari diselenggarakannya Rapimnas dan Munaslub ALFI 2022 tersebut," kata Harry Sutanto.
Rapimnas dan Munassus dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi. Dia menyampaikan bahwa 2023 akan menjadi tahun yang tidak seperti tahun lainnya untuk industri logistik, sebuah tahun yang harus siap dihadapi apapun tantangannya.
Acara yang berlangsung dinamis dan interaktif telah merumuskan beberapa hal penting bagi industri nasional dan ALFI khususnya. Dalam rapat kali ini ALFI kembali menunjukkan komitmen mereka sebagai elemen penting logistik nasional dengan menetapkan misi organisasi.
ALFI sebagai asosiasi kunci dalam rantai pasok dan logistik nasional, mendorong kapasitas anggota dalam ekosistem logistik yang mengakar secara nasional dan terhubung secara global, menuju kolaborasi aktif dalam memberikan solusi yang cerdas dan inklusif.
"Pernyataan misi ini bukan tanpa sebab karena ALFI menetapkan visi organisasi ke depan bahwa logistik dan "supply chain" harus terhubung secara digital melalui ekosistem yang berkelanjutan. Dengan tetap memperhatikan nilai-nilai penting yaitu kearifan nasional yang berkelanjutan, berintegritas dan terbuka," tegas Yukki.
Sementara itu, Ketua Umum DPW ALFI Kalimantan Tengah Marayanto D Pohan turut hadir dalam Rapimnas dan Munassus ALFI 2022. Dia mengatakan terkait masalah BBM solar subsidi terjadi merata di hampir semua wilayah di luar Pulau Jawa, Bali dan lainnya.
Dalam kegiatan tersebut DPW ALFI se-Kalimantan berhasil sepakat dan mengusulkan kepada pemerintah melalui DPP ALFI agar menghapuskan penjualan BBM solar subsidi di Pulau Kalimantan secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024.
Menurutnya, DPW ALFI se-Kalimantan yakin pemerintah pusat dapat mengatur skema terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan atau kegiatan usaha mikro dan pelayanan publik atas peniadaan BBM solar subsidi di Kalimantan.
"Langkah diperlukan melalui skema reimbursment atau refund atas selisih harga BBM yang dipakai, dan dana selebihnya dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan ke pedalaman dan pelosok Kalimantan, serta bagi pemerintah pusat sendiri," demikian Marayanto.
Baca juga: Pemkab Kotim akan hapus 8.688 peserta PBI JKN
Baca juga: Bupati Kotim terharu perjuangan perempuan-perempuan inspiratif
Baca juga: Umsa ditargetkan menerima mahasiswa baru mulai 2023