Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menyatakan bahwa dari 4231 perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia, baru 55 masuk kategori unggul berdasarkan data Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN) PT
Sebanyak 55 kategori unggul itu 25 diantaranya berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dan 30 lainnya swasta, kata Teras Narang pada saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Rapat Terbuka Senat Universitas Palangka Raya (UKPR) dalam rangka wisuda mahasiswa di Palangka Raya, Sabtu.
"Sementara bila kita akui status akreditasi sebagai cerminan kualitas perguruan tinggi, maka yang berstatus unggul sangat kecil dan itu harus menjadi perhatian kita bersama," ucapnya.
Apalagi, lanjut Senator asal Kalimantan Tengah itu, dalam rapat dengar pendapat umum Komisi IX DPR RI bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia pada tahun 2022, terungkap 90 persen perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Di mana salah satu pemicu kurang sehatnya perguruan tinggi swasta adalah ketimpangan perhatian pemerintah dan pihak pengelolanya.
Pola belanja negara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), hanya sebanyak 6 persen untuk perguruan tinggi swasta. Selebihnya dinikmati oleh perguruan tinggi negeri yang juga tidak sepenuhnya mengakomodir situasi daerah, seperti yang dialami Kalteng.
"Semua kondisi itu harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai minimnya jumlah perguruan tinggi unggul di Indonesia, membuat sumber daya manusia (SDM) menjadi lemah dan kalah saing di masa mendatang," kata Teras Narang.
Lebih memprihatinkan lagi, menurut mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu, ketika melihat hasil survei Willis Towers Watson 2014-2016 yang menemukan bahwa delapan dari 10 perusahaan di Indonesia, relatif kesulitan mendapatkan lulusan siap kerja pada saat perekrutan. Kondisi itu semakin menunjukkan lemahnya posisi sistem pendidikan di Indonesia dalam melahirkan generasi yang unggul dan kompeten.
Dia mengatakan bahwa tantangan yang tersaji ini bukan pekerjaan mudah, namun juga membuka peluang dan ide segar dalam melihat relevansi perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Kristen Palangka Raya (UKPR) di tengah perkembangan nasional dan dinamika daerah saat ini.
"Harapannya seluruh informasi yang ada itu, tidak sekadar menunjukkan masalah, tetapi juga celah kita di UKPR dalam melihat peluang yang dapat diambil sesuai kebutuhan daerah," kata Teras Narang.
Dia pun mengakui bahwa secara perlahan dan bertahap, UKPR kini tengah menyusun peta jalan atau roadmap transformasi organisasi. Transformasi ini diharapkan akan menjadi jalan bagi UKPR dalam meningkatkan mutu proses pendidikan maupun lulusan yang dihasilkan.
Dari sisi Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis selaku pemilik dan pemangku kepentingan utama di UKPR, telah dilakukan pula terobosan penting. Salah satunya dengan membentuk Departemen Pendidikan dan Departemen Kesehatan yang akan mendorong revitalisasi aset-aset GKE di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk UKPR.
Teras Narang mengatakan bahwa dirinya wakil daerah Kalteng di DPD RI, juga turut dalam kolaborasi dan upaya transformasi di UKPR. Salah satunya adalah lewat penguatan organisasi dan dorongan pembangunan fisik di UKPR.
"Saya juga berkomunikasi dengan Kementerian PUPR dan telah berhasil disiapkan rumah susun mahasiswa. Rumah susun mahasiswa ini adalah sebagai salah satu wujud kolaborasi besar yang mesti diteruskan," demikian Teras Narang.
Baca juga: Aset Nasional, Revitalisasi SMK GKE Mandomai perlu dukungan Presiden Jokowi
Baca juga: Masalah stunting perlu perhatian serius kades, kata Teras Narang
Baca juga: Teras Narang ajak jemaat GKE cerdas memilih di Pemilu 2024
Sebanyak 55 kategori unggul itu 25 diantaranya berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dan 30 lainnya swasta, kata Teras Narang pada saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Rapat Terbuka Senat Universitas Palangka Raya (UKPR) dalam rangka wisuda mahasiswa di Palangka Raya, Sabtu.
"Sementara bila kita akui status akreditasi sebagai cerminan kualitas perguruan tinggi, maka yang berstatus unggul sangat kecil dan itu harus menjadi perhatian kita bersama," ucapnya.
Apalagi, lanjut Senator asal Kalimantan Tengah itu, dalam rapat dengar pendapat umum Komisi IX DPR RI bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia pada tahun 2022, terungkap 90 persen perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Di mana salah satu pemicu kurang sehatnya perguruan tinggi swasta adalah ketimpangan perhatian pemerintah dan pihak pengelolanya.
Pola belanja negara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), hanya sebanyak 6 persen untuk perguruan tinggi swasta. Selebihnya dinikmati oleh perguruan tinggi negeri yang juga tidak sepenuhnya mengakomodir situasi daerah, seperti yang dialami Kalteng.
"Semua kondisi itu harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai minimnya jumlah perguruan tinggi unggul di Indonesia, membuat sumber daya manusia (SDM) menjadi lemah dan kalah saing di masa mendatang," kata Teras Narang.
Lebih memprihatinkan lagi, menurut mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu, ketika melihat hasil survei Willis Towers Watson 2014-2016 yang menemukan bahwa delapan dari 10 perusahaan di Indonesia, relatif kesulitan mendapatkan lulusan siap kerja pada saat perekrutan. Kondisi itu semakin menunjukkan lemahnya posisi sistem pendidikan di Indonesia dalam melahirkan generasi yang unggul dan kompeten.
Dia mengatakan bahwa tantangan yang tersaji ini bukan pekerjaan mudah, namun juga membuka peluang dan ide segar dalam melihat relevansi perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Kristen Palangka Raya (UKPR) di tengah perkembangan nasional dan dinamika daerah saat ini.
"Harapannya seluruh informasi yang ada itu, tidak sekadar menunjukkan masalah, tetapi juga celah kita di UKPR dalam melihat peluang yang dapat diambil sesuai kebutuhan daerah," kata Teras Narang.
Dia pun mengakui bahwa secara perlahan dan bertahap, UKPR kini tengah menyusun peta jalan atau roadmap transformasi organisasi. Transformasi ini diharapkan akan menjadi jalan bagi UKPR dalam meningkatkan mutu proses pendidikan maupun lulusan yang dihasilkan.
Dari sisi Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis selaku pemilik dan pemangku kepentingan utama di UKPR, telah dilakukan pula terobosan penting. Salah satunya dengan membentuk Departemen Pendidikan dan Departemen Kesehatan yang akan mendorong revitalisasi aset-aset GKE di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk UKPR.
Teras Narang mengatakan bahwa dirinya wakil daerah Kalteng di DPD RI, juga turut dalam kolaborasi dan upaya transformasi di UKPR. Salah satunya adalah lewat penguatan organisasi dan dorongan pembangunan fisik di UKPR.
"Saya juga berkomunikasi dengan Kementerian PUPR dan telah berhasil disiapkan rumah susun mahasiswa. Rumah susun mahasiswa ini adalah sebagai salah satu wujud kolaborasi besar yang mesti diteruskan," demikian Teras Narang.
Baca juga: Aset Nasional, Revitalisasi SMK GKE Mandomai perlu dukungan Presiden Jokowi
Baca juga: Masalah stunting perlu perhatian serius kades, kata Teras Narang
Baca juga: Teras Narang ajak jemaat GKE cerdas memilih di Pemilu 2024