Sampit (ANTARA) - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Ramadansyah menyampaikan bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) telah melampaui target yang ditetapkan, yakni 117,79 persen.
“Alhamdulillah, untuk realisasi PBB-P2 kita sudah melampaui dari target Rp9 miliar yang kini sudah mencapai Rp10,5 miliar lebih atau 117 persen,” ungkapnya di Sampit, Kamis.
Lebih jelasnya, target PBB-P2 Kotim tahun 2023 pada rancangan anggaran murni adalah Rp9 miliar, kemudian pada perubahan anggaran ditingkatkan menjadi Rp9,5 miliar.
Sementara, realisasi penerimaan PBB-P2 hingga 16 November 2023 ialah Rp10.600.980.924, jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah seiring dengan masih adanya waktu satu setengah bulan sebelum akhir tahun 2023.
Menurut Ramadan, terlampauinya target PBB-P2 ini tak lepas dari meningkatnya kesadaran para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kondisi ini juga didukung dengan perekonomian Kotim yang kian membaik.
Baca juga: Musim hujan, Disdamkarmat Kotim banyak terima permintaan evakuasi ular
Kendati demikian, ia tak memungkiri bahwa masih ada warga yang terkena wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya, sehingga ia pun mengimbau agar wajib pajak segera melunasi agar tidak menjadi piutang pada tahun berikutnya.
“Kami harap warga maupun pengusaha yang wajib pajak, segera melaksanakan kewajibannya supaya tidak menjadi piutang di 2024. Apalagi sekarang sudah menggunakan sistem online, jadi tak perlu datang ke Kantor Bapenda lagi untuk membayar,” imbaunya.
Ramadan melanjutkan, dengan terlampauinya target PBB-P2 tahun 2023 ini, maka diprediksi target untuk tahun 2024 akan lebih tinggi.
Namun, menurutnya penetapan target ini bukan semata-mata mengacu pada realisasi di tahun sebelumnya, tapi berdasarkan potensi yang bisa dicapai oleh pemerintah daerah. Hal ini pun telah pihaknya bahas dengan DPRD Kotim dan ditetapkan bahwa target PBB-P2 selanjutnya adalah 80 persen dari potensi.
“Tentunya target itu ditetapkan karena adanya potensi, untuk selanjutnya kami menetapkan 80 persen dari potensi. Walaupun, tahun ini sudah melampaui 100 persen, tapi kami tidak berani menetapkan sama atau di atas dari potensi,” jelas Ramadan.
Baca juga: Diskominfo Kotim dorong pembentukan PPID hingga ke desa
Baca juga: DLU siap sambut lonjakan penumpang musim libur Nataru
Baca juga: Bupati Kotim apresiasi kinerja jajarannya
“Alhamdulillah, untuk realisasi PBB-P2 kita sudah melampaui dari target Rp9 miliar yang kini sudah mencapai Rp10,5 miliar lebih atau 117 persen,” ungkapnya di Sampit, Kamis.
Lebih jelasnya, target PBB-P2 Kotim tahun 2023 pada rancangan anggaran murni adalah Rp9 miliar, kemudian pada perubahan anggaran ditingkatkan menjadi Rp9,5 miliar.
Sementara, realisasi penerimaan PBB-P2 hingga 16 November 2023 ialah Rp10.600.980.924, jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah seiring dengan masih adanya waktu satu setengah bulan sebelum akhir tahun 2023.
Menurut Ramadan, terlampauinya target PBB-P2 ini tak lepas dari meningkatnya kesadaran para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kondisi ini juga didukung dengan perekonomian Kotim yang kian membaik.
Baca juga: Musim hujan, Disdamkarmat Kotim banyak terima permintaan evakuasi ular
Kendati demikian, ia tak memungkiri bahwa masih ada warga yang terkena wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya, sehingga ia pun mengimbau agar wajib pajak segera melunasi agar tidak menjadi piutang pada tahun berikutnya.
“Kami harap warga maupun pengusaha yang wajib pajak, segera melaksanakan kewajibannya supaya tidak menjadi piutang di 2024. Apalagi sekarang sudah menggunakan sistem online, jadi tak perlu datang ke Kantor Bapenda lagi untuk membayar,” imbaunya.
Ramadan melanjutkan, dengan terlampauinya target PBB-P2 tahun 2023 ini, maka diprediksi target untuk tahun 2024 akan lebih tinggi.
Namun, menurutnya penetapan target ini bukan semata-mata mengacu pada realisasi di tahun sebelumnya, tapi berdasarkan potensi yang bisa dicapai oleh pemerintah daerah. Hal ini pun telah pihaknya bahas dengan DPRD Kotim dan ditetapkan bahwa target PBB-P2 selanjutnya adalah 80 persen dari potensi.
“Tentunya target itu ditetapkan karena adanya potensi, untuk selanjutnya kami menetapkan 80 persen dari potensi. Walaupun, tahun ini sudah melampaui 100 persen, tapi kami tidak berani menetapkan sama atau di atas dari potensi,” jelas Ramadan.
Baca juga: Diskominfo Kotim dorong pembentukan PPID hingga ke desa
Baca juga: DLU siap sambut lonjakan penumpang musim libur Nataru
Baca juga: Bupati Kotim apresiasi kinerja jajarannya