Sampit (ANTARA) - Kabar gembira bagi nelayan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, karena Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang telah lama diharapkan, rencananya akan dibangun tahun depan.
“SPBN akan dibangun tahun 2024 di Kotim, khusus untuk pengisian bahan bakar nelayan yang ada subsidinya,” ungkap Kepala Dinas Perikanan Kotim Ahmad Sarwo Oboi di Sampit, Kamis.
Pria yang biasa dipanggil Oboi ini menyebut, SPBN merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak. Selama ini permasalahan utama yang dihadapi para nelayan di Kotim adalah sulitnya mendapatkan BBM, khususnya solar.
Pemkab Kotim melalui Dinas Perikanan memang telah memberikan bantuan berupa surat rekomendasi bagi para nelayan yang membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sehingga mendapat subsidi atau harga yang lebih murah.
Namun, ketersediaan solar di SPBU juga terbatas karena juga digunakan untuk masyarakat umum, sehingga kerap kali nelayan tidak mendapat solar yang cukup sesuai kebutuhan mereka. Sementara, jika membeli di eceran harganya tentu lebih mahal.
Baca juga: Pelantikan serentak 79 kades di Kotim dijadwalkan 11 Desember
“Maka dari itu, bupati menjadikan pembangunan SPBN sebagai program prioritas beliau melalui Dinas Perikanan yang dibangun tahun 2024 mendatang,” ujarnya.
Oboi melanjutkan, pembangunan SPBN rencananya berlokasi di Desa Sei Ijum Raya, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Lokasi ini dipilih karena termasuk kawasan nelayan di Kotim, yang meliputi Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut.
Dalam pembangunan SPBN ini nantinya akan dibentuk kerja sama pihak ketiga dengan koperasi nelayan di Sei Ijum Raya. Pihak ketiga yang mendanai pembangunan, sedangkan untuk urusan perizinan dilakukan oleh koperasi nelayan. Sehingga, Pemkab Kotim tidak perlu mengeluarkan dana.
“Harapan kami dengan adanya SPBN, kesulitan nelayan untuk mendapatkan BBM bisa teratasi, dengan harga BBM yang lebih murah otomatis harga ikan pun tidak terlalu tinggi, sehingga dampaknya juga bisa dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Oboi menambahkan, setelah dibangun SPBN itu nantinya khusus melayani nelayan, sehingga masyarakat umum tidak boleh membeli BBM di situ. Tak hanya itu, nelayan yang bisa membeli BBM subsidi pun harus terdaftar dan memiliki kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka), agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Baca juga: Penerbangan perdana TransNusa di Kotim berpotensi tertunda
Baca juga: UMK Kotim 2024 naik menjadi Rp3,3 juta
Baca juga: APBD Kotim 2024 diketok dengan nilai mencapai Rp2,4 triliun
“SPBN akan dibangun tahun 2024 di Kotim, khusus untuk pengisian bahan bakar nelayan yang ada subsidinya,” ungkap Kepala Dinas Perikanan Kotim Ahmad Sarwo Oboi di Sampit, Kamis.
Pria yang biasa dipanggil Oboi ini menyebut, SPBN merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak. Selama ini permasalahan utama yang dihadapi para nelayan di Kotim adalah sulitnya mendapatkan BBM, khususnya solar.
Pemkab Kotim melalui Dinas Perikanan memang telah memberikan bantuan berupa surat rekomendasi bagi para nelayan yang membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sehingga mendapat subsidi atau harga yang lebih murah.
Namun, ketersediaan solar di SPBU juga terbatas karena juga digunakan untuk masyarakat umum, sehingga kerap kali nelayan tidak mendapat solar yang cukup sesuai kebutuhan mereka. Sementara, jika membeli di eceran harganya tentu lebih mahal.
Baca juga: Pelantikan serentak 79 kades di Kotim dijadwalkan 11 Desember
“Maka dari itu, bupati menjadikan pembangunan SPBN sebagai program prioritas beliau melalui Dinas Perikanan yang dibangun tahun 2024 mendatang,” ujarnya.
Oboi melanjutkan, pembangunan SPBN rencananya berlokasi di Desa Sei Ijum Raya, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Lokasi ini dipilih karena termasuk kawasan nelayan di Kotim, yang meliputi Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut.
Dalam pembangunan SPBN ini nantinya akan dibentuk kerja sama pihak ketiga dengan koperasi nelayan di Sei Ijum Raya. Pihak ketiga yang mendanai pembangunan, sedangkan untuk urusan perizinan dilakukan oleh koperasi nelayan. Sehingga, Pemkab Kotim tidak perlu mengeluarkan dana.
“Harapan kami dengan adanya SPBN, kesulitan nelayan untuk mendapatkan BBM bisa teratasi, dengan harga BBM yang lebih murah otomatis harga ikan pun tidak terlalu tinggi, sehingga dampaknya juga bisa dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Oboi menambahkan, setelah dibangun SPBN itu nantinya khusus melayani nelayan, sehingga masyarakat umum tidak boleh membeli BBM di situ. Tak hanya itu, nelayan yang bisa membeli BBM subsidi pun harus terdaftar dan memiliki kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka), agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Baca juga: Penerbangan perdana TransNusa di Kotim berpotensi tertunda
Baca juga: UMK Kotim 2024 naik menjadi Rp3,3 juta
Baca juga: APBD Kotim 2024 diketok dengan nilai mencapai Rp2,4 triliun