Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan regulasi menjadi kendala program peremajaan sawit rakyat (PSR) sehingga baru mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare.
"Replanting sawit dilihat realisasi (dari) 180 ribu (hektare) hanya tercapai 30 persen. Salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi," kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Syarat dan aturan peremajaan sawit tertuang dalam Permentan Nomor 03/2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
Baca juga: Airlangga: Anggaran makan siang gratis kisaran Rp15 ribu per anak
Dalam rapat internal bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Airlangga menjelaskan bahwa Permentan Nomor 3 Tahun 2022 ini akan dikaji ulang.
Menurut dia, petani swadaya sulit mendapat dana peremajaan sawit karena ada syarat kepemilikan sertifikat lahan dan rekomendasi dari KLHK.
"Kita tahu untuk memperoleh rekomendasi dari KLHK bukan sesuatu yang mudah, sehingga implementasinya terhambat," kata Airlangga.
Baca juga: Airlangga Hartarto sebut Jokowi milik semua partai
Ia juga menyoroti permasalahan ketelanjuran lahan yang masih menjadi hambatan bagi pekebun rakyat.
Pemerintah pun berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, namun belum terlaksana dengan baik.
Rapat juga membahas rencana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk memberikan beasiswa bagi keluarga pekebun, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat.
Baca juga: Program Kartu Prakerja ditargetkan diikuti 1,148 juta peserta tahun ini
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa koordinasi antarkementerian akan dilakukan dalam percepatan kepemilikan sertifikat lahan bagi pekebun rakyat.
"Ini harus dibereskan dulu antarkementerian. Yang jelas kalau dari ATR, kami selalu siap untuk memberikan 'support' kalau memang sudah 'clear' dan ini tidak bisa kami yang menentukan sudah lepas ataupun sudah aman dari kawasan hutan," kata Agus yang akrab disapa AHY.
Baca juga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu
Baca juga: Perkebunan sawit didorong gunakan KUR selain BPDPKS
"Replanting sawit dilihat realisasi (dari) 180 ribu (hektare) hanya tercapai 30 persen. Salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi," kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Syarat dan aturan peremajaan sawit tertuang dalam Permentan Nomor 03/2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
Baca juga: Airlangga: Anggaran makan siang gratis kisaran Rp15 ribu per anak
Dalam rapat internal bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Airlangga menjelaskan bahwa Permentan Nomor 3 Tahun 2022 ini akan dikaji ulang.
Menurut dia, petani swadaya sulit mendapat dana peremajaan sawit karena ada syarat kepemilikan sertifikat lahan dan rekomendasi dari KLHK.
"Kita tahu untuk memperoleh rekomendasi dari KLHK bukan sesuatu yang mudah, sehingga implementasinya terhambat," kata Airlangga.
Baca juga: Airlangga Hartarto sebut Jokowi milik semua partai
Ia juga menyoroti permasalahan ketelanjuran lahan yang masih menjadi hambatan bagi pekebun rakyat.
Pemerintah pun berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, namun belum terlaksana dengan baik.
Rapat juga membahas rencana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk memberikan beasiswa bagi keluarga pekebun, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat.
Baca juga: Program Kartu Prakerja ditargetkan diikuti 1,148 juta peserta tahun ini
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa koordinasi antarkementerian akan dilakukan dalam percepatan kepemilikan sertifikat lahan bagi pekebun rakyat.
"Ini harus dibereskan dulu antarkementerian. Yang jelas kalau dari ATR, kami selalu siap untuk memberikan 'support' kalau memang sudah 'clear' dan ini tidak bisa kami yang menentukan sudah lepas ataupun sudah aman dari kawasan hutan," kata Agus yang akrab disapa AHY.
Baca juga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu
Baca juga: Perkebunan sawit didorong gunakan KUR selain BPDPKS