Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua I Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ruselita mengatakan, perlu adanya penanganan ekstra dari pemerintah kota untuk benar-benar memberikan perhatian dan pemahaman terkait program pemerintah kepada masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Palangka Raya.
"Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah tahun 2023, angka pengangguran di Kota Palangka Raya mencapai 5,13 persen dan ini harus diatasi oleh pemerintah," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dirinya menjelaskan, bahwa angka tersebut cukup tinggi sehingga menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mencari solusinya.
Namun selama ini, dirinya menilai bahwa pemerintah telah berusaha dalam melaksanakan berbagai jenis pembinaan, seperti pembinaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sebagainya.
"Tetapi masih ada masyarakat yang justru belum mengetahui atau belum memahami tentang program-program dari pemerintah untuk mengentaskan angka pengangguran di Kota Palangka Raya," ucapnya.
Baca juga: Pelajari APBDP dan RPJPD, DPRD Blitar kunjungi DPRD Palangka Raya
Untuk itu, Ruselita mengatakan, perlu adanya langkah ekstra dari pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berbagai jenis program yang tengah berjalan, seperti pembinaan maupun pelatihan berbasis kompetensi untuk masyarakat.
Padahal dengan mengikuti pelatihan kerja, dapat menjadi momen yang penting bagi masyarakat untuk menggali berbagai potensi terpendam yang ada di dalam diri masing-masing masyarakat.
"Ini kan kalau semua masyarakat mengetahui, tentu seluruh masyarakat akan mengantre untuk mendaftar pelatihan. Apalagi pelatihan yang kerap dilaksanakan itu gratis atau tanpa dipungut biaya," ujarnya.
Untuk itu legislator asal Partai Perindo ini meminta pemerintah kota agar dapat bersinergi bersama para tokoh masyarakat, adat, agama dan sebagainya untuk bekerja sama dalam menekan angka pengangguran di Kota Palangka Raya.
Para tokoh kemudian dapat turut serta dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada para warganya terkait berbagai program pemerintah yang tengah berjalan.
"Karena kan kalau hanya pemerintah nya saja yang bekerja keras tetapi masyarakatnya sendiri tidak terlalu menanggapi, hanya akan sia-sia nantinya. Jadi benar-benar harus ada sinergi agar warga dapat menyambut baik kesempatan pelatihan yang diberikan pemerintah," demikian Ruselita.
Baca juga: Inovasi pelayanan Polda Kalteng dapat apresiasi dari DPR RI
Baca juga: BPJS Kesehatan ajak masyarakat Palangka Raya jalani hidup sehat
Baca juga: Transaksi di Palangka Raya Fair 2024 capai Rp4,1 miliar
"Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah tahun 2023, angka pengangguran di Kota Palangka Raya mencapai 5,13 persen dan ini harus diatasi oleh pemerintah," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dirinya menjelaskan, bahwa angka tersebut cukup tinggi sehingga menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mencari solusinya.
Namun selama ini, dirinya menilai bahwa pemerintah telah berusaha dalam melaksanakan berbagai jenis pembinaan, seperti pembinaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sebagainya.
"Tetapi masih ada masyarakat yang justru belum mengetahui atau belum memahami tentang program-program dari pemerintah untuk mengentaskan angka pengangguran di Kota Palangka Raya," ucapnya.
Baca juga: Pelajari APBDP dan RPJPD, DPRD Blitar kunjungi DPRD Palangka Raya
Untuk itu, Ruselita mengatakan, perlu adanya langkah ekstra dari pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berbagai jenis program yang tengah berjalan, seperti pembinaan maupun pelatihan berbasis kompetensi untuk masyarakat.
Padahal dengan mengikuti pelatihan kerja, dapat menjadi momen yang penting bagi masyarakat untuk menggali berbagai potensi terpendam yang ada di dalam diri masing-masing masyarakat.
"Ini kan kalau semua masyarakat mengetahui, tentu seluruh masyarakat akan mengantre untuk mendaftar pelatihan. Apalagi pelatihan yang kerap dilaksanakan itu gratis atau tanpa dipungut biaya," ujarnya.
Untuk itu legislator asal Partai Perindo ini meminta pemerintah kota agar dapat bersinergi bersama para tokoh masyarakat, adat, agama dan sebagainya untuk bekerja sama dalam menekan angka pengangguran di Kota Palangka Raya.
Para tokoh kemudian dapat turut serta dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada para warganya terkait berbagai program pemerintah yang tengah berjalan.
"Karena kan kalau hanya pemerintah nya saja yang bekerja keras tetapi masyarakatnya sendiri tidak terlalu menanggapi, hanya akan sia-sia nantinya. Jadi benar-benar harus ada sinergi agar warga dapat menyambut baik kesempatan pelatihan yang diberikan pemerintah," demikian Ruselita.
Baca juga: Inovasi pelayanan Polda Kalteng dapat apresiasi dari DPR RI
Baca juga: BPJS Kesehatan ajak masyarakat Palangka Raya jalani hidup sehat
Baca juga: Transaksi di Palangka Raya Fair 2024 capai Rp4,1 miliar