Palangka Raya (ANTARA) - Perencanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 2026 berfokus pada peningkatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Arah kebijakan pembangunan pada 2026 akan berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur serta pengembangan SDM yang lebih kompetitif," kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin di Palangka Raya, Jumat.
Melalui rencana kerja tersebut, pihaknya ingin memastikan pembangunan di Kota Palangka Raya terus berjalan optimal, terutama dalam hal infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
"Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga menjadi prioritas agar masyarakat lebih siap menghadapi tantangan ke depan,” kata Fairid.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terbatas pada jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sarana penunjang ekonomi seperti pasar dan kawasan industri.
”Infrastruktur yang dibangun harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tambahnya.
Baca juga: ASN diminta tak jadikan efisiensi anggaran alasan kurangi kinerja
Di sisi lain, Fairid menekankan pentingnya pengembangan SDM melalui program peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, SDM yang unggul akan menjadi faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh rencana pembangunan harus selaras dengan visi dan misi Kota Palangka Raya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yaitu mewujudkan kota yang semakin maju, berkelanjutan, dan semakin KEREN (Kolaboratif, Ekonomi Maju, Religius, Energik, dan Nyaman).
Fairid berharap melalui Musrenbang ini, seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam menyusun program-program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
“Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan agar perencanaan pembangunan yang kita susun bisa berjalan optimal,” kata Wali Kota Palangka Raya dua periode ini.
Baca juga: Pemerintah diminta pastikan PBS tidak menggarap lahan di luar izin
Baca juga: DPRD Kalteng siap awasi pembangunan pabrik pengolahan limbah medis di Kotim
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta evaluasi sistem pengelolaan aset daerah