Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dari daerah pemilihan (Dapil) III, Arif Norkim meminta pemerintah kota segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan SMPN 7 Palangka Raya di Jalan Matal, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau.
"Masalah sengketa lahan ini harus disikapi serius, karena kalau hal ini dibiarkan maka akan berdampak buruk terhadap masyarakat dan pembangunan daerah," katanya di Palangka Raya, Rabu.
Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil reses di kantor Kelurahan Sabaru, warga mengatakan, lahan di SMPN 7 Palangka Raya saat ini masih dikuasai oleh oknum masyarakat, sehingga sebagian lahan tersebut masih bermasalah.
Untuk itu ia mengingatkan pemerintah kota, agar permasalahan seperti ini jangan dibiarkan berlarut-larut, sebab sekolah sebagai salah satu sektor vital bagi masyarakat.
"Apabila status lahan bermasalah maka akan berdampak pada pengembangan sekolah dan aktivitas belajar mengajar di sana," ucapnya.
Arif juga meminta agar pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Kota Palangka Raya melalui camat dan lurah agar duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Baca juga: Gubernur kawal ratusan siswa SMAN 2 Palangka Raya ikuti CKG
Ia menegaskan masalah sengketa lahan ini jangan sampai menghambat dan menjadi kendala dalam proses pembangunan daerah, sehingga sekecil apapun masalah harus segera diselesaikan.
"Soal legalitas lahan, penyelesaian konflik agraria inikan kaitannya dengan pembangunan ke depan. Karena itu harus diperhatikan secara menyeluruh," ujarnya.
Arif juga mengungkapkan persoalan ini sebagai masalah krusial yang harus ditangani secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan.
Tentunya perlu langkah proaktif dari Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan masalah tersebut, agar ke depan legalitas aset pemerintah tidak dikuasai oleh oknum masyarakat.
"Bagaimana bisa lahan untuk sekolah justru dikuasai oleh oknum masyarakat. Ini menjadi PR besar bagi kita. Harus ada penanganan serius dalam hal ini," demikian Arif.
Baca juga: OJK bantu mahasiswa UPR miliki tata kelola keuangan sehat
Baca juga: DPRD Palangka Raya ajak warga jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong pencapaian target perbaikan jalan