Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilai semakin berat akibat berkurangnya dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Yang jadi masalah kita sekarang ini adalah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, hampir Rp383 miliar kalau tidak salah. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah,” kata Wakil Ketua I DPRD Kotim Juliansyah di Sampit, Minggu.
Ia menjelaskan, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan, yang berisi Penyampaian Rancangan Alokasi TKD Tahun Anggaran 2026, maka Pemkab Kotim harus mengurangi anggaran belanja dari KUA-PPAS 2026 sebesar Rp168 miliar.
Hal ini jelas menunjukkan bahwa akan adanya pemangkasan dana TKD Kotim untuk 2026 mendatang. Bahkan, jika dibandingkan dengan 2025, dana TKD yang diterima Kotim pada 2026 akan dipangkas hingga Rp383 miliar.
Ia menyebut, kondisi ini tentu akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, DPRD Kotim akan melihat kembali terkait kebijakan pemerintah ke depan dalam menyikapi hal ini.
“Harapan kami, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, bisa menyusun semacam masukan resmi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Karena kalau kita lihat, sangat sulit bagi daerah menggali PAD dalam jumlah besar. Mustahil kita bisa mencapai target yang diharapkan tanpa dukungan pusat,” ujarnya.
Baca juga: Legislator Kotim desak implementasi Perda Olahraga
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menilai situasi ini menuntut pemerintah daerah dan legislatif untuk segera merumuskan langkah strategis.
DPRD Kotim bersama jajaran partai di tingkat kabupaten dan provinsi berencana menggelar pertemuan internal guna membahas solusi konkret, termasuk menyusun usulan resmi kepada kementerian terkait di Jakarta.
Menjelang penyusunan APBD tahun 2026, Juliansyah memastikan DPRD Kotim akan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan kementerian teknis agar kebutuhan daerah mendapat dukungan nyata dari pemerintah pusat.
“Untuk APBD 2026, kami akan bicarakan semua kebutuhan yang mendesak di Kotim, termasuk infrastruktur. Beberapa waktu lalu kami juga sudah berdiskusi dengan Gubernur Kalteng dan beliau menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembangunan di daerah,” demikian Juliansyah.
Baca juga: Seluruh OPD Pemkab Kotim diingatkan teliti dalam penyusunan anggaran
Baca juga: BMKG Kotim imbau warga tak perlu khawatir fenomena hujan es
Baca juga: Jenazah ketiga korban tugboat tenggelam akhirnya ditemukan di Ujung Pandaran