Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Bulog Provinsi Kalteng menyalurkan bantuan pangan pada 8.079 penerima manfaat program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) periode Februari–Maret 2026.
"Bantuan pangan yang kami serahkan berupa beras 10 kilogram dan empat liter minyak goreng. Penerima program adalah 8.079 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Kelurahan Bukit Tunggal," kata Asisten Perekenomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Samsul Rizal di lokasi penyerahan, Selasa.
Dia mengatakan, pemberian bantuan ini bertujuan untuk membantu warga miskin agar mampu keluar dari kesulitannya dan tidak masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Dikatakannya, verifikasi dan validasi data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi fokus Pemerintah Kota Palangka Raya guna memastikan bantuan sosial diterima oleh warga yang membutuhkan.
“Tugas Pemerintah Daerah adalah memverifikasi dan validasi agar bantuan CPP benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip pemberian bantuan sosial yang terdata di DTSEN,” ucap Samsul.
Baca juga: PLN bentuk tim gabungan untuk terangi desa di Kalimantan Tengah
Samsul mengatakan bahwa Pemkot Palangka Raya berkomitmen untuk terus memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah agar terpenuhi kebutuhan pokok sehari hari. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat.
“Pemkot bersama dengan pihak terkait akan mengawal penyaluran ini dan diharapkan mampu meringankan beban ekonomi warga tidak mampu sehingga menjadi berkah bagi penerima bantuan,” katanya.
Samsul menerangkan, Program CPP merupakan instrumen strategis negara untuk menjaga stabilitas pangan nasional, baik dari sisi ketersediaan, distribusi, maupun harga. CPP dikelola oleh pemerintah melalui lembaga seperti Badan Pangan Nasional dan didukung operasionalnya oleh Perum Bulog.
"Program ini menjadi bantalan utama ketika terjadi gejolak, seperti kenaikan harga, bencana alam, atau gangguan produksi pangan," katanya.
Dia menambahkan, CPP juga berfungsi memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan pokok dengan harga terjangkau. Dalam kondisi normal, cadangan ini digunakan untuk intervensi pasar guna menekan inflasi pangan. Sementara dalam kondisi darurat, misalnya saat banjir, kekeringan, atau krisis CPP menjadi sumber bantuan pangan bagi masyarakat terdampak.
"Dengan demikian, CPP tidak hanya berperan ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan," katanya.
Manfaat utama CPP terlihat dari kemampuannya meredam fluktuasi harga, khususnya komoditas strategis seperti beras. Ketika harga melonjak, pemerintah dapat menyalurkan cadangan melalui operasi pasar atau bantuan sosial, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Selain itu, CPP juga membantu menjaga stabilitas pasokan antarwilayah, terutama di daerah yang mengalami defisit produksi atau kendala distribusi," kata Samsul Rizal.
Baca juga: Pemkot Palangka Raya perkuat tata kelola kearsipan daerah
Baca juga: Halal Center UMPR sukses dampingi Sertifikasi Halal RSI PKU
Baca juga: DPRD Palangka Raya: Pola kerja ASN harus ikuti kebutuhan layanan daerah