Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah berkomitmen penuh mendukung penguatan akses keuangan bagi masyarakat di seluruh wilayah daerah setempat.
“Ini merupakan momentum yang sangat penting untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi pelaksanaan program, serta menyamakan langkah dalam mendorong peningkatan akses keuangan masyarakat di daerah,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Umar Kaderi di Sampit, Selasa.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 Triwulan I yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah.
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) program kerja, serta menyelaraskan langkah antar-pemangku kepentingan.
Fokus utamanya adalah memperluas akses keuangan masyarakat dan meningkatkan literasi keuangan di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, TPAKD memiliki peran yang sangat strategis dalam memperluas jangkauan layanan jasa keuangan formal secara luas.
TPAKD juga berfungsi sebagai wadah untuk mendorong literasi keuangan masyarakat serta memperkuat pemanfaatan berbagai produk perbankan guna mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Keberadaan TPAKD menjadi semakin relevan, terutama dalam menjawab tantangan seperti keterbatasan akses layanan keuangan pada wilayah tertentu dan belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan formal,” tuturnya.
Selain itu, program ini bertujuan mengatasi belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan serta memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengakselerasi program inklusi keuangan tersebut.
Umar memandang pelaksanaan rapat koordinasi ini bukan hanya sekadar agenda rutin kelembagaan saja, melainkan sebagai sarana monitoring dan evaluasi kerja di setiap daerah.
“Melalui forum ini, kita dapat melihat sejauh mana capaian yang telah diraih, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif ke depannya,” tambahnya.
Ia juga menyambut baik adanya agenda coaching clinic sebagai bentuk dukungan konkret bagi para perangkat daerah, khususnya OPD pelaksana teknis di lapangan.
Pelatihan ini diharapkan membangun pemahaman utuh mengenai perencanaan program, implementasi kegiatan, hingga penyusunan pelaporan agar tidak hanya berhenti pada tataran administratif saja.
Ia menegaskan, pemerintah daerah pada prinsipnya sangat mendukung program TPAKD karena substansinya sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Akses keuangan yang semakin luas akan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat, pelaku UMKM, petani, nelayan, serta kelompok rentan lainnya untuk memperoleh layanan keuangan aman,” ungkapnya.
Baca juga: Pemkab Kotim tetapkan status siaga karhutla dan kekeringan 185 hari
Namun, ia menekankan keberhasilan TPAKD tidak dapat dicapai satu pihak saja, melainkan butuh kolaborasi erat antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, hingga lembaga jasa keuangan.
Sinergi tersebut harus terus dirawat agar program yang dijalankan benar-benar berbasis kebutuhan daerah, memiliki arah jelas, serta dapat diukur keberhasilannya secara berkala.
Pihaknya berharap rapat koordinasi ini melahirkan rekomendasi aplikatif yang bisa segera ditindaklanjuti oleh masing-masing tim kerja yang ada di setiap daerah.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga komitmen serta menghadirkan inovasi agar program akses keuangan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah yang berkelanjutan.
“Saya mengajak kita semua untuk terus menjaga komitmen, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan program akses keuangan di daerah demi pembangunan yang inklusif,” demikian Umar Kaderi.
Sementara itu, Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah dan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam mempercepat akses keuangan.
“Ini menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi dan sinergi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah,” ujar Primandanu.
Ia menerangkan, akses keuangan berperan sebagai katalis penting dalam pengembangan ekonomi daerah melalui kemudahan mendapatkan layanan seperti kredit, tabungan dan pembiayaan usaha.
Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, serta mampu mendorong sirkulasi ekonomi lokal di wilayah Kalimantan Tengah.
“Melalui TPAKD akses keuangan diharapkan lebih merata di seluruh daerah sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah,” terangnya..
Primandanu menambahkan, pemerataan akses tersebut sangat krusial untuk memaksimalkan potensi unggulan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
"Sinergi ini bertujuan mempercepat akses keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan, dan memaksimalkan potensi unggulan daerah secara maksimal," demikian Primandanu.
Baca juga: DPRD Kotim minta Inspektorat awasi ketat penerapan WFH ASN
Baca juga: PT Bumi Makmur Waskita luruskan isu tidak bayar gaji karyawan
Baca juga: FPTI Kotim kenalkan panjat tebing sejak usia dini