Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta siaga darurat bencana kekeringan selama 185 hari ke depan, yakni mulai 8 April hingga 10 Oktober 2026.
“Sengaja kita melaksanakan rapat koordinasi ini untuk memastikan sejauh mana kesiapsiagaan kita dalam upaya penanggulangan bencana kekeringan dan karhutla, sehingga setiap instansi dapat mempersiapkan SDM hingga sarana prasarana sejak dini," kata Penjabat Sekda Kotim Umar Kaderi di Sampit, Selasa.
Hal ini ia sampaikan, saat memimpin rapat koordinasi pembahasan persiapan penanganan ancaman bencana kekeringan dan darurat bencana karhutla di Kotim 2026.
Rapat koordinasi melibatkan di antaranya BMKG Kotim, Kodim 1015/Sampit, Polres Kotim, Kejari Kotim, BP-BPK Kalteng, KPHP Mentaya Hilir Selatan dan KPHP Mentaya Hilir Utara, Pos TNI AU Sampit, Pos TNI AL Sampit, Perumdam Tirta Mentaya, Manggala Agni Sampit dan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Kotim
Umar menjelaskan, kegiatan ini guna menindaklanjuti rilis BMKG yang memprediksi kemarau 2026 akan dipengaruhi fenomena El Nino ‘Godzilla’.
Fenomena ini diperkirakan datang lebih awal dengan sifat yang jauh lebih kering dan durasi lebih panjang, yakni sekitar lima bulan.
Selain itu, data BPBD Kotim mencatat sejak Januari hingga 31 Maret 2026, telah terpantau 151 titik panas (hotspot) dengan 33 kejadian kebakaran. Luas lahan yang hangus terbakar dalam periode singkat tersebut sudah mencapai 77,341 hektare.
“Kita ketahui bersama, dampak Karhutla sangat luar biasa, mulai dari kerusakan ekologis, ancaman penyakit ISPA, hingga gangguan transportasi dan ketahanan pangan. Belajar dari pengalaman buruk tahun 2015, 2019 dan 2023, sinergisitas antar-stakeholder kini menjadi kunci utama,” tuturnya.
Pihaknya menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari TNI, Polri, BPBD, hingga tim reaksi cepat perusahaan, untuk segera melakukan ground check jika muncul titik panas. Masyarakat juga diminta segera melapor jika melihat api dan dilarang keras membuka lahan dengan cara membakar.
“Tak kalah pentingnya, kami juga berharap adanya kerja sama mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten harus benar-benar peduli dan sama-sama mencegah terjadinya karhutla dan penanggulangan kekeringan. Segera melapor jika mengetahui ada api di wilayahnya, jangan tunggu sampai api tersebut membesar” demikian Umar.
Baca juga: DPRD Kotim minta Inspektorat awasi ketat penerapan WFH ASN
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam menjelaskan bahwa penetapan status siaga yang mencapai 185 hari merupakan langkah strategis untuk memberikan ruang gerak bagi seluruh instansi.
Penetapan status pun dilakukan lebih awal, meski BMKG Kotim menyatakan bahwa saat ini Kotim masih dalam fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Bertujuan agar setiap sektor memiliki waktu untuk memetakan anggaran mitigasi sebelum memasuki fase kritis pada Mei mendatang.
“Kami mulai lebih awal, agar seluruh sektoral yang akan terdampak pada bencana karhutla dan kekeringan agar bisa bersiap-siap. Salah satunya, memetakan pembiayaan rutin untuk optimalisasi pada tempat dan lokasi yang tepat, sehingga pada saat penanganan mitigasi itu lebih berdaya dinamik,” terangnya.
Menurut Multazam, durasi yang panjang dalam status siaga tidak menjadi masalah karena sifatnya adalah kesiapsiagaan dan pencegahan.
Jika kondisi di lapangan memburuk secara drastis, pemerintah akan langsung mengevaluasi parameter yang ada untuk menaikkan status menjadi tanggap darurat yang biasanya berlaku dalam siklus tujuh harian.
“Kalau siaga tidak masalah durasinya panjang, karena itu bagian dari kesiapsiagaan. Nanti apabila terjadi kedaruratan yang sesuai dengan parameter yang kami miliki maka akan kami naikkan statusnya menjadi tanggap, kami melihat eskalasi yang terjadi,” ujarnya.
Kekhawatiran utama BPBD masih terfokus pada wilayah selatan Kotim, mulai dari Kecamatan Mentawa Baru Ketapang hingga wilayah pesisir Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, lantaran wilayah tersebut didominasi lahan gambut yang sangat mudah terbakar.
Berdasarkan pantauan sejak Januari hingga Maret, area tersebut menunjukkan tingkat kerawanan yang tinggi karena kondisi lahannya yang terbakar, terutama di tengah aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat.
Ia menegaskan, peran masyarakat sangat penting dalam pencegahan karhutla serta penanggulangan kekeringan. Partisipasi aktif warga tidak membakar lahan jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan upaya pemerintah.
“Apabila perilaku masyarakat tidak melakukan pembakaran itu insyaallah kita bisa aman. Maka dari itu, kami selalu mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan baik itu untuk pembukaan lahan dan sebagainya,” demikian Multazam.
Baca juga: PT Bumi Makmur Waskita luruskan isu tidak bayar gaji karyawan
Baca juga: FPTI Kotim kenalkan panjat tebing sejak usia dini
Baca juga: Pemkab Kotim pastikan tetap maksimal layani JCH di tengah efisiensi anggaran