Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, memperkuat bimbingan terkait pengadaan barang dan jasa di tingkat desa untuk mencegah pelanggaran aturan maupun penyimpangan.
"Proses pengadaan barang/jasa di desa tidak bisa dianggap enteng. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, hingga potensi penyimpangan yang bisa terjadi, jika tidak ada pengawasan yang ketat," kata Penjabat Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, Umar Kaderi di Sampit, Kamis.
Untuk itulah, pemerintah daerah berupaya terus mengembangkan kompetensi perangkat desa dan penguatan penerapan digitalisasi proses administrasi pemerintahan desa, khususnya urusan pengadaan barang/jasa desa.
Upaya ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) setempat melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2026.
Belum lama ini bimbingan teknis bagi aparatur desa dilakukan di tiga lokasi berbeda. Kegiatan itu untuk memudahkan kehadiran aparatur desa dari 17 kecamatan yang ada di daerah ini.
Kegiatan pertama digelar Rabu (29/4/2026) di Aula Kantor Kecamatan Kota Besi. Kegiatan ini dihadiri peserta dari tujuh kecamatan, yakni dari Baamang, Cempaga, Cempaga Hulu, Kota Besi, Mentawa Baru Ketapang, Seranau dan Telawang.
Kegiatan kedua pada Kamis (30/4/2026) di Aula Kecamatan Parenggean. Kegiatan dihadiri peserta dari enam kecamatan di wilayah utara yaitu dari Antang Kalang, Bukit Santuai, Mentaya Hulu, Parenggean, Telaga Antang dan Tualan Hulu.
Kegiatan ketiga dilaksanakan Selasa (5/5/2026) di objek wisata Pantai Jodoh Kecamatan Teluk Sampit. Kegiatan ini dihadiri peserta dari empat kecamatan di wilayah selatan yaitu Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut dan Teluk Sampit.
Baca juga: Legislator Kotim desak usut tuntas terkait SK mutasi palsu ASN
Kegiatan yang dipimpin Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Rifarna Montazriani disambut positif oleh aparatur desa dan kecamatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa.
Umar menegaskan, pembangunan desa merupakan pilar penting dalam mempercepat kemajuan wilayah secara menyeluruh. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pengadaan barang/jasa di desa memiliki peran yang sangat krusial.
Melalui pengelolaan barang dan jasa yang baik, desa dapat lebih mandiri dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur dasar hingga pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, sangat penting bagi aparatur desa untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Bimbingan teknis merupakan salah satu solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Peserta terdiri dari aparatur desa selaku Pengelola Kegiatan Anggaran (PKA), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa, pendamping desa dan ASN kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur.
Peserta diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur dan regulasi pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan aturan hukum, termasuk penggunaan aplikasi Si PeBeJe yang telah dikembangkan untuk mempermudah dan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa di tingkat desa.
Beberapa poin penting terkait dengan pengadaan barang/jasa di desa harus menjadi perhatian bersama. Pertama, harus memastikan bahwa setiap proses pengadaan barang/jasa desa dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan transparansi.
"Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa," kata Umar.
Baca juga: Legislator Kotim optimis turnamen basket pelajar ajang regenerasi atlet
Kedua, optimalisasi penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Pengadaan Berbasis Jejaring (Si PeBeJe) yang dikembangkan oleh UKPBJ Kotawaringin Timur sebagai sarana untuk mempercepat proses pengadaan sekaligus meningkatkan akuntabilitas.
Ketiga, peran serta seluruh pihak dalam menjaga integritas dan profesionalisme sangat dibutuhkan. Hasil dari bimbingan teknis tersebut, peserta diharapkan dapat langsung menerapkannya di lapangan.
"Mari kita wujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik demi kemajuan desa-desa di Kabupaten Kotawaringin Timur," tambahnya.
UKPBJ sangat mendukung adanya kolaborasi yang terjalin secara harmonis, antara UKPBJ, SOPD, BPJS Ketenagakerjaan, Mbizmarket selaku perwakilan pihak swasta dengan pemerintah desa.
Ini merupakan usaha bersama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa di desa dengan baik, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, tertib administrasi, terlindungi dan berorientasi belanja secara digital.
Langkah ini sangat baik, dalam rangka sinergitas dan mempersiapkan pemerintah desa, sehingga nantinya bisa akan beralih dari konsep belanja langsung atau manual menjadi belanja tidak langsung berbasis elektronik, begitu juga perubahan dari konsep belanja tunai menjadi belanja nontunai.
Perhatian khusus diberikan kepada inovasi daerah yaitu aplikasi Si PeBeJe yang akan berkolaborasi dengan Mbizmarket sebagai penyedia jasa lokapasar desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui kerja sama ini diharapkan proses belanja pemerintah desa dapat mengakomodir UMKM yang ada di desa, agar terus tumbuh dan berkembang, serta mampu bertransaksi secara digital.
UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Timur didorong terus meningkatkan kinerja dan inovasinya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam rangka upaya mewujudkan diri sebagai pusat keunggulan pemerintah atau center of excellence.
"Kreativitas dan inovasi-inovasi yang dibuat, harus dapat memberi kemanfaatan luas dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah," demikian Umar Kaderi.
Baca juga: BKPSDM Kotim telusuri isu SK mutasi palsu
Baca juga: Turnamen basket pelajar Kotim jadi ajang pembinaan dan investasi SDM
Baca juga: Bulog Kotim siap salurkan bantuan pangan KHBS