Medan (ANTARA News)
- Sebanyak 296 kepala daerah di Tanah Air bermasalah dengan hukum dan
sebagian besar terkait dugaan kasus korupsi.
"Ada 296 orang yang bermasalah dengan hukum," kata Menteri Dalam
Negeri Gamawan Fauzi usai melantik Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi
sebagai Guberner dan Wakil Gubernur Sumatra Utara di Medan, Senin.
Gamawan Fauzi mengaku belum tahu pasti penyebab banyaknya kepala daerah yang diduga terlibat korupsi.
Dia
mengatakan perlu ada riset atau penelitian khusus untuk memastikan jika
hal itu disebabkan biaya pilkada yang terlalu tinggi.
"Aatau penegakan hukum yang sangat 'kencang', sehingga sedikit saja salah bisa terbawa (masalah hukum)," katanya.
Penelitian itu, kata dia, juga perlu untuk mengetahui adanya sistem
pemerintahan yang perlu diperbaiki guna menutup peluang terjadinya
kesalahan yang berakibat pada masalah hukum.
Berita Terkait

DPMD Kapuas libatkan BUMDes dalam program nasional makan gizi gratis
Rabu, 18 Desember 2024 18:57 Wib

Tarif PNBP permohonan paspor naik per 17 Desember 2024
Senin, 16 Desember 2024 17:07 Wib

Ombudsman nyatakan DPMPTSP Kalteng miliki kualitas tertinggi layanan publik
Minggu, 15 Desember 2024 7:49 Wib

DPMD Kapuas dukung pengembangan ekosistem biomassa di Rawa Subur
Minggu, 15 Desember 2024 7:17 Wib

APBN 2025 terbanyak di Pusat, Teras Narang sebut kepala daerah dituntut inovatif
Sabtu, 14 Desember 2024 18:23 Wib

Wamendagri ajak kepala daerah tonton film "NSDR" tentan penegakan korupsi
Selasa, 10 Desember 2024 9:50 Wib

Kenali penyebab bisul di kepala dan cara mengobatinya
Jumat, 6 Desember 2024 9:20 Wib

Dinkes Kapuas optimalkan penggunaan aplikasi ASPAK
Kamis, 5 Desember 2024 16:03 Wib