Menkes: 601.252 Masyarakat Sulbar Ikut Program JKN

Mamuju (ANTARA News) - Sebanyak 601.252 orang penduduk Sulawesi Barat mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)

"504.423 orang peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Provinsi Sulbar dan 96.829 peserta Asuransi Kesehatan (Askes) akan diikutkan pada program JKN, diselenggarakan BPJS," kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi saat menghadiri acara rapat kerja kesehatan dihadiri ratusan tenaga kesehatan di Mamuju, Minggu.

Menteri Kesehatan dalam kunjungannya ke Sulbar juga menandatangi nota kesepahaman kerjasama JKN bersama Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh disaksikan enam bupati se-Sulbar.

Selain itu juga melakukan dialog interaktif mengenai JKN dan penanggulangan HIV/AIDS di Sulbar bersama dengan aparat pemerintah di Sulbar kemudian melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas dan rumah sakit Mamuju.

Menteri mengatakan secara keseluruhan sebanyak 601,252 orang peserta Jamkesmas dan Askes tersebut akan dialihkan ke program JKN melalui BPJS, yang akan diluncurkan secara nasional serentak pada 1 Januari 2014.

"Seluruh daerah di Indonesia, diminta meluncurkan program JKN melalui BPJS, mengikuti program nasional, termasuk di Sulbar, dalam rangka meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat," katanya.

Dia mengatakan, secara nasional jumlah peserta JKN melalui BPJS, 121,6 juta orang, juga merupakan masyarakat yang sebelumnya ikut pada program Jamkesmas, dan Askes, serta Jamsostek TNI dan Polri.

Menurut dia, kendala yang dihadapi dalam program BPJS adalah masih terbatasnya infrastruktur pendukung kesehatan, untuk melayani masyarakat yang ikut dalam program itu sehingga pemerintah di daerah diminta untuk terus memaksimalkan pembangunan sarana infrastruktur kesehatannya.

Ia mengatakan, di Sulbar sendiri telah terdapat 109 fasilitas kesehatan dasar, 92 Puskesmas, 317 klinik, dan sejumlah rumah sakit yang masih berstandar tipe C dan D.

"Infrastruktur yang dimiliki Sulbar dianggap minim dan belum memadai sehingga tugas pemerintah di Sulbar membenahi infrastruktur tersebut agar jumlahnya cukup dan memadai mendukung program JKN dan BPJS yang dilaksanakan di Sulbar," katanya.