Tingkat Kerawanan Pilkada Barsel Urutan 27 Dan Kobar Urutan 77 Secara Nasional

Selasa, 11 Oktober 2016 21:38 WIB

Ketua Bawaslu Kalteng Theopilus Y Anggen (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Ketua Bawaslu Kalteng Theopilus Y Anggen mengatakan tingkat kerawanan pilkada Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak 2017 menduduki nomor urut 27 tingkat nasional.

"Tingkat kerawanan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan dimensi masuk nomor urut 27 nasional dengan tingkat kerawanan sedang dengan angka indeks kerawanan pilkada (IKP) 2,293," katanya di Palangka Raya, Selasa.

Sementara itu, wilayah Kotawaringin Barat (Kobar) yang juga akan mengukuti pemilu serentak 2017 masuk nomor urut 77 nasional.

"Angka ini menduduki peringkat kerawanan dengan kategori rendah dengan angka indeks kerawanan pilkada 1,577. Total IKP ini terdiri dari tiga dimensi," tambahnya.

Dari data yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" dan "Bumi Pancasila" ini peringkat empat besar tingkat kerawanan secara berturut-turut ialah Tolikara, Irian Jaya, Nduga dan Lanny Jaya.

Sementara peringkat kerawanan berdasarkan variabel dimensi pelanggaran Kabupaten Barsel menduduki nomor 45 sementara Kabupaten Kobar berada diperingkat 76 nasional.

"Untuk tingkat kerawanan berdasar variabel dimensi penyelenggaraan kedua kabupaten ini masuk kategori tingkat kerawanan rendah," katanya.

Tingkat kerawanan berdasarkan variabel dimensi kontestasi Kabupaten Barsel menduduki nomor 13 dengan tingkat kerawanan sedang. Sementara Kobar masuk nomor urut 84 nasional dengan kategori kerawanan rendah.

Tingkat kerawanan berdasarkan variabel dimensi partisipasi. Kabupaten Barito Selatan masuk nomor urut 22 sementara Kabupaten Kotawaringin Barat masuk nomor urut 42 nasional dengan tingkat kerawanan masing-masing sedang.

Diantara variabel yang digunakan ialah terkait integritas penyelenggara, profesionalitas penyelenggara, kekerasan terhadap penyelenggara, pencalonan, kampanye, kontestas, kerabat politik calon, hak pilih, karakteristik dan keterlibatan masyarakat.

Pihaknya pun meminta seluruh elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi mensukseskan pilkada berkualitas dengan tidak melakukan politik uang dan kampanye hitam.