Waduh! Usulan Panglima Batur Jadi Pahlawan Nasional Ditolak Pemerintah Pusat

Muara Teweh (ANTARA) - Usulan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah agar salah satu pejuang rakyat di daerah setempat Panglima Batur atau Batur Bin Barui sebagai calon pahlawan nasional ditolak pemerintah pusat.

"Penolakan itu karena usulan Pemkab Barito Utara masih belum memenuhi persyaratan yang ada sehingga diberikan kesempatan satu kali untuk mengusulkan kembali paling lambat dalam waktu dua tahun," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barito Utara, Hendro Nakalelo di Muara Teweh, Rabu.

Menurut Hendro penolakan itu sesuai surat Kementerian Sosial Nomor 37/DYS/01/2017 tanggal 18 Janurai 2017 yang menyebutkan bahwa Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah melakukan sidang penelitian atas usulan calon pahlawan nasional atas nama Panglima Batur.

Dalam surat tersebut kesimpulannya menyebutkan usulan itu tidak memenuhi syarat dengan alasan pertama dalam usulannya hanya berlatar belakang peperangannya, namun tidak nampak peran dalam perang tersebut, terutama ketika membuhun perwira Belanda.

"Sehingga diperlukan data yang lebih komprehensif mengenai riwayat perjuangannya terutama perjuangan dalam perang Barito," kata Hendro yang juga mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barito Utara itu.

Hendro mengatakan sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional pasal 13 ayat 2, usulan calon pahlawan nasional diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengusulkan kembali paling singkat dalam waktu dua tahun terhitung sejak tanggal penolakan.

Untuk pengusulan kembali ini, kata dia, perlu ada masukan dari berbagai pihak melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara selaku `leading sector` dalam pengusulan nama Panglima Batur sebagai calon pahlawan nasional.

"Jadi kita masih diberi kesempatan untuk mengusulkan lagi dan ini tergantung peran aktif dari instansi terkait selaku leading sektornya," ujar Hendro.

Sementara Sekretaris Daerah Pemkab Barito Utara, Jainal Abidin mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) bersama tim Dinas Sosial Provinsi Kalteng untuk berangkat ke Jakarta.

"Hal ini dilakukan guna mengetahui secara rinci kenapa usulan Panglima Batur menjadi pahlawan nasional belum berhasil," katanya.

Pemkab Barito Utara tetap melakukan pengusulan kembali dengan melengkapi berkas yang dinilai pemerintah pusat kurang sehingga Panglima Batur menjadi pahlawan nasional.

"Tahun ini juga akan kita usulkan kembali ke pemerintah pusat," kata Jainal.

Usulan Panglima Batur menjadi pahlawan nasional kepada pemerintah pusat terhadap pejuang perang Barito yang terjadi tahun 1865-1905 silam itu sebagai bentuk penghormatan kepada pejuang, apalagi Panglima Batur kelahiran Kabupaten Barito Utara.

Usulan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2010 lalu ketika itu Kabupaten Barito Utara dipimpin Achmad Yuliansyah.

Perjalanan panjang usulan itu terus bergulir dan saat ini Bupati Barito Utara dijabat Nadalsyah kembali berupaya meneruskan usulan sebagai pahlawan nasional tersebut.

"Kita harapkan pengusulan Panglima Batur menjadi pahlawan nasional berjalan sesuai rencana," kata Sekda Jainal.

Panglima Batur kelahiran tahun 1852 di Desa Buntok Baru Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara meninggal di usia 53 atau pada 5 Oktober 1905 dan dimakamkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga telah membangun monumen Panglima Batur setinggi empat meter terbuat dari tembaga (perunggu) dengan berat 800 kilogram yang diresmikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta pada 9 Maret 2010.

Monumen yang dibuat secara khusus oleh pematung I Nyoman Alim Mustapha dari Dusun Batikan Pabelan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah di taman Seribu Riam yang terletak di depan rumah dinas bupati setempat di Muara Teweh.