DPRD nilai penyelarasan program pembangunan penting untuk Bartim
Tamiang Layang (ANTARA) - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Ariantho S Muler menilai penyelerasan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten melalui forum gabungan perangkat daerah sangat penting untuk dilaksanakan.
"Jika sudah selaras maka indikator pembangunan bisa disinkronkan dengan visi misi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya di Tamiang Layang, Kamis.
Menurut politisi PKPI itu, penyelarasan oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap program pembangunan yang dibuat, harus mengedepankan plafon prioritas sesuai visi misi pemkab.
Secara kelembagaan DPRD Bartim akan terus mengawal setiap kebijakan OPD dalam membuat program kerja untuk pembangunan daerah. Selain melakukan pengawasan, pihaknya juga fokus membahas anggaran yang disesuaikan skala prioritas pembangunan.
Ariantho menyebut, setelah semua tahapan dilakukan dan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan tersebut.
"Kami terus berupaya secara maksimal menjalankan tugas dan fungsi dewan, yakni pengawasan, penganggaran dan legislasi. Semuanya untuk membangun daerah menjadi lebih baik lagi," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat yang nantinya akan dilaporkan secara resmi, melalui laporan hasil kerja dewan kepada pemkab yang hakikatnya dimuat dalam program pembangunan daerah.
Untuk itu, Ariantho berharap adanya sinergitas kinerja, pemahaman dan pikiran dalam merencanakan program pembangunan yang saling selaras dan mengisi antar OPD.
"Selain antar OPD, juga diperlukan sinergitas kinerja, pemahaman dan pikiran antara pemkab dengan DPRD," demikian Ariantho.
"Jika sudah selaras maka indikator pembangunan bisa disinkronkan dengan visi misi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya di Tamiang Layang, Kamis.
Menurut politisi PKPI itu, penyelarasan oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap program pembangunan yang dibuat, harus mengedepankan plafon prioritas sesuai visi misi pemkab.
Secara kelembagaan DPRD Bartim akan terus mengawal setiap kebijakan OPD dalam membuat program kerja untuk pembangunan daerah. Selain melakukan pengawasan, pihaknya juga fokus membahas anggaran yang disesuaikan skala prioritas pembangunan.
Ariantho menyebut, setelah semua tahapan dilakukan dan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan tersebut.
"Kami terus berupaya secara maksimal menjalankan tugas dan fungsi dewan, yakni pengawasan, penganggaran dan legislasi. Semuanya untuk membangun daerah menjadi lebih baik lagi," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat yang nantinya akan dilaporkan secara resmi, melalui laporan hasil kerja dewan kepada pemkab yang hakikatnya dimuat dalam program pembangunan daerah.
Untuk itu, Ariantho berharap adanya sinergitas kinerja, pemahaman dan pikiran dalam merencanakan program pembangunan yang saling selaras dan mengisi antar OPD.
"Selain antar OPD, juga diperlukan sinergitas kinerja, pemahaman dan pikiran antara pemkab dengan DPRD," demikian Ariantho.