DPRD Bartim harapkan pengelolaan jalan pertamina libatkan BUMD

id dprd kabupaten barito timur,dprd bartim,wakul ketua dprd bartim,Raran,BUMD Bartim,pelibatan BUMD Bartim

DPRD Bartim harapkan pengelolaan jalan pertamina libatkan BUMD

Wakil Ketua II DPRD Barito Timur Raran. (Foto Antara Kalteng/Habibullah)

Tamiang Layang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur, Kalimantan Tengah sangat mengharapkan pengelolaan jalan pertamina bisa melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan bagi daerah.

Menurut Wakil Ketua II DPRD Barito Timur Raran di Tamiang Layang, Sabtu, mengatakan potensi adanya pendapatan daerah bagi pemerintah setempat bisa direalisasikan dengan melibatkan perusahaan daerah atau BUMD sebagai pelaku usaha jalan pertamina tersebut.

"Dengan diaktifkannya BUMD, maka Kabupaten Barito Timur bisa menggali pendapatan baik disektor pertambangan, perkebunan maupun kehutanan, termasuk pengelolaan jalan pertamina," tambahnya.

Dikatakan, disektor pertambangan BUMD bisa menggerakkan usaha pada perawatan jalan pertamina, angkutan batu bara, jasa kepelabuhanan atau terminal khusus maupun jasa sewa alat berat. Sedangkan usaha di bidang perkebunan, bisa jasa angkutan CPO dan pembersihan lahan, serta lainnya.

Raran mengatakan manfaat lain dengan aktifnya BUMD yakni adanya rekrutmen tenaga kerja atau karyawan lokal sebagai upaya pengurangan pengangguran yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami pun telah melakukan studi komparasi di tahun sebelumnya, terkait pemanfaatan usaha yang melibatkan BUMD," kata politisi Partai Demokrat itu.

Baca juga: DPRD dukung rencana aksi Pemkab Bartim tangani stunting

Usaha yang melibat BUMD bisa berhasil karena dukungan kuat dari pemerintah daerah. Sebelum dilibatkan dalam usaha, perlu ada pembenahan secara menyeluruh di dalam BUMD tersebut.

Setelah terbenahi, maka perlu keseriusan pemerintah daerah dalam penyertaan modal yang besar seperti dividen agar penyertaan modal yang diberikan bisa kembali dan menguntungkan Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Sedangkan DPRD setempat akan membahas dan menyiapkan regulasi dan aturan lainnya yang berkaitan dengan BUMD agar tidak terjadi penyimpangan.

"DPRD secara kelembagaan sangat mengharapkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam pembenahan BUMD, terlebih lagi diupayakan atau dilibatkan untuk menambah pendapatan daerah," demikian Raran.

Baca juga: Pejabat di Bartim diingatkan untuk menjalankan visi misi kepala daerah