Surat amnesti Baiq Nuril sudah diserahkan ke DPR

id Baiq nuril,surat amnesti, presiden serahkan surat amnesti baiq nuril

Surat amnesti Baiq Nuril sudah diserahkan ke DPR

Anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDI-Perjuangan Rieke Diah Diah Pitaloka mendampingi terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril Maknun di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jakarta, Senin (15/7). (Desca Lidya Natalia)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan Presiden sudah menyerahkan surat permohonan amnesti Baiq Nuril ke DPR.
 


"Saya baru dapat info dari Dirjen eh deputi perundang-undangannya Mensesneg, surat sudah dikirim Presiden ke DPR, setelah itu kita menunggu pertimbangan DPR," kata Yasonna di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin.


 


Baca juga: DPR terima surat Presiden terkait Baiq Nuril


 


Baca juga: Bamsoet yakin DPR akan loloskan permohonan amnesti Baiq Nuril


 


Baca juga: Rieke optimistis DPR dukung pemberian amnesti untuk Baiq Nuril


 


Baiq Nuril adalah mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram yang berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta rupiah lantaran dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan percakapan asusila kepala sekolah SMU 7 Mataram Haji Muslim. Perbuatan Baiq dinilai membuat keluarga besar Haji Muslim malu.


 


Saat Baiq Nuril mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 namun PK itu juga ditolak.


 


Dengan ditolaknya permohonan PK pemohon atas Baiq Nuril tersebut, maka putusan kasasi MA yang menghukum dirinya dinyatakan tetap berlaku. Baiq Nuril dan pengacaranya pun lalu memohonkan amnesti dari Presiden Joko Widodo.


 


Presiden dapat memberikan amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Hukum dan HAM namun dengan memperhatikan pertimbangan DPR.


 


"Terserah DPR kapan diputuskan, kalau DPR bisa menyelesaikan itu. Saya dengar mereka mau selesaikan itu sebelum reses, kalau itu nanti selesai reses tentu diberikan pertimbangan oleh DPR ke presiden, sehabis itu presiden akan menetapkan amnesti," tambah Yasonna.


 


Yasonna yakin permohonan amnesti itu akan disetujui DPR.


 


"Yang saya dengar iya (disetujui) tapi kan terserah kepada teman-teman DPR, tapi saya mendapat informasi DPR mendukung," ungkap Yasonna.


 


Pada Selasa (16/7), DPR akan memulai masa sidang diawali dengan sidang paripurna. Masa sidang akan berlangsung pada 26 Juli 2019.


 


Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.


 


Amnesti diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ayat (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.


 


Majelis hakim sidang PK menilai kasus yang menjerat Baiq, yaitu mentransmisikan konten asusila sebagaimana diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memang terjadi.