Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Robikin Emhas, merasa prihatin terhadap Baiq Nuril pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK).
"Tanpa bermaksud mengomentari putusan lembaga peradilan, saya prihatin dan turut sedih terhadap yang menimpa Baiq Nuril," ujar Robikin sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
Robikin mengatakan pihaknya semula mengapresiasi pengadilan yang memutus bebas Baiq Nuril.
Baca juga: Jokowi persilahkan Baiq Nuril ajukan amnesti
"Namun jaksa tidak terima dan menggunakan upaya hukum hingga pada akhirnya Baiq Nuril mengalami nasib seperti saat ini," ujar Robikin.
Lebih lanjut Robikin menjelaskan dalam sistem peradilan pidana, jaksa selaku penuntut umum merupakan representasi negara yang mewakili kepentingan umum, sehingga menerima atau menolak putusan dan menggunakan upaya hukum adalah hak penuntut umum.
"Namun suara publik justru menempatkan Baiq Nuril sebagai korban, bukan pelaku pidana atau membela diri dengan cara yang salah," katanya.
Baca juga: Permohonan PK Baiq Nuril ditolak MA
Robikin kemudian berharap penegakan hukum dapat merasakan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat (living law), sehingga elemen ini menjadi elemen yang penting dalam proses penegakan hukum pidana.
Peristiwa Baiq Nuril ini dikatakan Robikin dapat menjadi pembelajaran dalam upaya mewujudkan daulat hukum harus terus menurus dilakukan.
"Agar hukum tidak terkesan tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Agar keadilan tidak dianggap sebagai komoditas yang hanya sanggup diakses kalangan terbatas," pungkas Robikin
Baca juga: Berkas PK Nuril dikirim ke MA
Baca juga: Penyelidikan laporan Baiq Nuril dihentikan
Baca juga: Penantian Baiq Nuril atas putusan kasasi MA
Sikap PBNU terhadap putusan PK Baiq Nuril
Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril berjalan usai menjalani sidang perdana pemeriksaan berkas memori PK di Pengadilan Negeri Mataram, NTB, Kamis (10/1/2019). Baiq Nuril optimis alasan pengajuan PK terkait pasal kekhilafan atau kekeliruan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan kasasinya akan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. ANTARA FOTO/Dhimas B. Pratama/wsj.
