Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Plt. Menkumham), Tjahjo Kumolo mengatakan baru saja membebastugaskan salah satu pegawainya karena membuat konten media sosial yang pro-ideologi Khilafah.
"Saya selaku Plt. Menteri Hukum dan HAM kemarin baru membebastugaskan salah satu pegawai Kementerian Hukum dan HAM karena dia membuat konten yang pro kepada sebuah ideologi lain selain Pancasila," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu.
Tanpa menyebut nama dan inisial pegawai tersebut, Tjahjo mengungkapkan kalau orang itu berada di salah satu Kantor Wilayah Hukum dan HAM Balikpapan.
Kata Tjahjo, pegawai Kementerian Hukum dan HAM tersebut dibebastugaskan setelah membuat konten di media sosial pribadinya soal "Era Kebangkitan Khilafah".
Tjahjo menegaskan, selama ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM serta Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, siapa pun yang berada dalam lingkup tersebut tidak boleh ada yang nyinyir apalagi menunjukkan penolakan kepada ideologi Pancasila.
"Pokoknya Pegawai Negeri dalam lingkup Kemendagri dan Kemenkumham, termasuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan, kalau ada yang nyinyir apalagi menyebarkan ideologi selain Pancasila, ya saya bebas tugaskan," ujar Tjahjo.
Ia mengatakan tindakan itu patut ia lakukan agar implementasi dalam rangka membumikan Pancasila terus dapat digaungkan.
"Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menginstruksikan kalau kita harus membumikan Pancasila," ujar Tjahjo.
Tjahjo mengatakan belum melapor ke pihak yang berwajib atas konten yang dibuat pegawai Kementerian tersebut. Namun, ia mempersilakan jika ada orang yang ingin melaporkan ke pihak berwajib karena konten tersebut sudah tersebar luas di media sosial.
"Dia baru saya bebas tugaskan saja, saya sudah memerintahkan Kanwil. Dan silakan, postingan itu kan sudah terbuka, nanti kalau ada yang mengadukan, karena itu delik aduan, bisa diadukan kepada kepolisian," kata Tjahjo.
Berita Terkait
Menpan RB Azwar Anas ditunjuk jadi menkumham "ad interim"
Sabtu, 16 Desember 2023 17:14 Wib
Wakil Menkumham Eddy Hiariej diperiksa KPK terkait dugaan suap pengurusan administrasi
Selasa, 5 Desember 2023 17:39 Wib
Sebanyak 175.023 pelaku usaha tercatat miliki sertifikat Perseroan Perseorangan
Rabu, 18 Oktober 2023 20:18 Wib
Yasonna Laoly hentikan sementara bebas visa kunjungan untuk 159 negara
Sabtu, 17 Juni 2023 12:31 Wib
Eks wakil menkumham Denny Indrayana bantah bocorkan putusan MK terkait sistem pemilu
Selasa, 30 Mei 2023 19:05 Wib
Sering unggah foto dan barang mewah, Sipir viral tidak lagi bertugas di lapas Rajabasa
Jumat, 28 April 2023 15:37 Wib
Menkumham soroti peran DPRD soal kasus bupati Meranti gadaikan kantor
Selasa, 18 April 2023 15:33 Wib
Menkumham bersikap netral terkait upaya hukum kudeta Partai Demokrat
Selasa, 4 April 2023 16:34 Wib