Jakarta (ANTARA) - Nissan Motor Corporation langsung mengeluarkan pernyataan setelah ramai beredar kabar bahwa mereka akan menjual sahamnya di Mitsubishi Motors.
Dalam pernyataan resminya Nissan mengatakan bahwa perusahaan ini tidak punya rencana untuk mengubah struktur permodalan dengan Mitsubishi apalagi menjualnya.
“Baru-baru ini, ada laporan media internasional yang spekulatif mengenai hubungan modal Nissan dengan Mitsubishi Motors. Bertentangan dengan pernyataan di artikel, tidak ada rencana untuk mengubah struktur permodalan dengan Mitsubishi,” kata Nissan dalam pernyataan resminya, dikutip Rabu.
Baca juga: Nissan akan luncurkan banyak mobil baru di China selama lima tahun
Baca juga: Nissan andalkan China sebagai garis pertahanan terakhirnya
Menurut Nissan, seperti halnya "Nissan NEXT", Nissan memahami bahwa Mitsubishi Motors sedang mengerjakan rencana transformasi bisnis “Small but Beautiful” (“Kecil tapi Cantik”) yang diumumkan pada bulan Juli.
Setiap mitra Aliansi (Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance) harus fokus pada kompetensi intinya dan memaksimalkan penggunaan aset masing-masing untuk mencapai rencana jangka menengahnya.
Prinsip dasar Aliansi adalah bekerja sama di area yang saling menguntungkan, untuk kesuksesan merek dan strategi pertumbuhan masing-masing mitra. Skema pemimpin/pengikut yang diumumkan pada bulan Mei didasarkan pada prinsip ini, dan meningkatkan efisiensi pengembangan produk dan teknologi.
Kasus Carlos Ghosn
Pada 13 November yang lalu, Pengadilan Distrik Yokohama mengadakan sidang pertama atas gugatan perdata yang diajukan Nissan Motor Co Ltd terhadap Carlos Ghosn, mantan bos Nissan.
Nissan melakukan penyelidikan internal yang kuat dan menyeluruh yang mencakup pengacara eksternal. Penyelidikan menyimpulkan bahwa Ghosn dengan sengaja melakukan pelanggaran serius, kata Nissan.
Tindakan hukum yang dimulai hari ini merupakan bagian dari kebijakan Nissan untuk meminta pertanggungjawaban Ghosn atas kerugian dan kerugian finansial yang ditimbulkan oleh perusahaan karena kesalahan tersebut.
Perusahaan berpendapat bahwa fakta seputar pelanggaran akan diperlihatkan selama proses pengadilan dan hukum akan mengambil jalannya.
