Jakarta (ANTARA) - Kementerian teknologi India meminta WhatsApp menarik perubahan kebijakan privasinya, yang diumumkan platform perpesanan tersebut pada awal bulan ini.
"Perubahan yang diusulkan menimbulkan kekhawatiran besar mengenai implikasi bagi pilihan dan otonomi warga India," tulis Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India dalam email kepada bos WhatsApp Will Catchcart tertanggal 18 Januari, dikutip dari Reuters, Rabu.
"Oleh karena itu, Anda diminta untuk menarik perubahan yang diusulkan," ujar Kementerian India.
Baca juga: Aplikasi Signal terus tumbuh di tengah kontroversi WhatsApp
WhatsApp mengatakan sedang berupaya untuk mengatasi informasi yang salah dan tetap bersedia untuk menjawab pertanyaan apa pun.
"Kami ingin menegaskan bahwa pembaruan ini tidak memperluas kemampuan kami untuk berbagi data dengan Facebook," kata WhatsApp.
Facebook, yang berbasis di California, tahun lalu menginvestasikan 5,7 miliar dolar AS ke unit digital perusahaan multinasional yang bermarkas di Mumbai, Reliance, dengan harapan menarik puluhan juta pemilik toko tradisional untuk menggunakan pembayaran digital melalui WhatsApp.
Dengan 400 juta pengguna di India, WhatsApp memiliki rencana besar untuk mengembangkan ruang pembayaran digital negara itu, termasuk menjual asuransi kesehatan melalui mitra.
Namun rencana tersebut bisa saja terpengaruh jika pengguna India beralih ke platform perpesanan saingan, seperti Signal dan Telegram, yang mengalami lonjakan unduhan setelah WhatsApp pada 4 Januari mengatakan akan berbagi sejumlah data pengguna dengan Facebook.
Berita Terkait
Sinergi legislatif dan eksekutif kunci keberhasilan kebijakan publik
Selasa, 17 Desember 2024 12:29 Wib
Pemerintah Pusat perlu mengevaluasi kebijakan moratorium DOB, kata Teras Narang
Senin, 9 Desember 2024 13:26 Wib
Kemkomdigi terapkan kebijakan seimbang terhadap teknologi AI
Rabu, 4 Desember 2024 22:12 Wib
Pemkab Kapuas terus optimalkan kebijakan pembangunan pertanian
Jumat, 29 November 2024 15:38 Wib
Kadisarpustaka Kapuas paparkan kebijakan penguatan roadmap literasi
Rabu, 20 November 2024 11:52 Wib
Pemkab Bartim perkuat integrasi kebijakan dalam memenuhi hak dan perlindungan anak
Rabu, 6 November 2024 16:10 Wib
Pj Bupati Mura: KUA-PPAS APBD 2025 susun kebijakan untuk pembangunan daerah
Selasa, 5 November 2024 17:46 Wib
Pemkab Barut sosialisasikan kebijakan pelaksanaan PUG hingga PPRG
Jumat, 1 November 2024 7:46 Wib