Jakarta (ANTARA) - Platform video singkat Snapchat mengkhawatirkan bisnis iklan mereka jika kebijakan terbaru Apple untuk privasi berlaku.
CFO Snap Inc, Derek Andersen berpendapat perubahan kebijakan di iOS 14 ini akan membawa "risiko interupsi permintaan", meski pun belum punya gambaran jelas seperti apa dampak jangka panjang terhadap bisnis iklan, dikutip dari Cnet, Jumat.
Apple akan meluncurkan fitur privasi baru tahun ini, pengguna bisa memilih untuk mengizinkan atau tidak sebuah aplikasi mengumpulkan data mereka.
Baca juga: Lensa Snapchat turut meriahkan pelantikan Presiden AS
Fitur privasi ini bertujuan memberikan pengguna kontrol lebih besar untuk data mereka. Saat pertemuan dengan analis, CEO Snap Evan Spiegel memberikan komentar berbeda soal kebijakan privasi Apple.
"Tentang beberapa perubahan kebijakan dari Apple, kami berpikir mereka adalah orang-orang berintegritas tinggi dan kami senang mereka membuat keputusan yang tepat untuk pelanggan mereka," kata Spiegel.
Snap kehilangan sejumlah iklan dua pekan setelah kerusuhan di Capitol, Amerika Serikat, 6 Januari lalu, beberapa klien mereka menghentikan iklan.
Snap saat ini memiliki 265 juta pengguna harian, lebih tinggi 22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca juga: Snapchat hadirkan fitur mirip TikTok''
Baca juga: Fitur musik mirip TikTok ada di Snapchat
Baca juga: Snapchat hadirkan fitur perintah suara Voice Scan
Berita Terkait
Sinergi legislatif dan eksekutif kunci keberhasilan kebijakan publik
Selasa, 17 Desember 2024 12:29 Wib
Pemerintah Pusat perlu mengevaluasi kebijakan moratorium DOB, kata Teras Narang
Senin, 9 Desember 2024 13:26 Wib
Kemkomdigi terapkan kebijakan seimbang terhadap teknologi AI
Rabu, 4 Desember 2024 22:12 Wib
Pemkab Kapuas terus optimalkan kebijakan pembangunan pertanian
Jumat, 29 November 2024 15:38 Wib
Kadisarpustaka Kapuas paparkan kebijakan penguatan roadmap literasi
Rabu, 20 November 2024 11:52 Wib
Pemkab Bartim perkuat integrasi kebijakan dalam memenuhi hak dan perlindungan anak
Rabu, 6 November 2024 16:10 Wib
Pj Bupati Mura: KUA-PPAS APBD 2025 susun kebijakan untuk pembangunan daerah
Selasa, 5 November 2024 17:46 Wib
Pemkab Barut sosialisasikan kebijakan pelaksanaan PUG hingga PPRG
Jumat, 1 November 2024 7:46 Wib