Plt Bendahara DPC Partai Demokrat Gumas menyatakan kesetiaan pada AHY

Kuala Kurun (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Cici Susilawati menyatakan kesetiaannya kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Pak AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, hasil Kongres V Partai Demokrat pada bulan Maret 2020 lalu. Saya menyatakan kesetiaan kepada beliau,” tegas Cici saat dihubungi dari Kuala Kurun, Kamis.

Dia menyebut, Konferensi Luar Biasa (KLB) yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu tidak sah dan tidak sesuai dengan konstitusi.

Selain itu, perempuan kelahiran Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gumas ini juga menyayangkan adanya keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan yakni Moeldoko. Dia berharap permasalahan ini dapat segera selesai.

Baca juga: Dua Ketua DPC Partai Demokrat di Riau dipecat setelah dukung KLB

Diberitakan sebelumnya, DPD Partai Demokrat Kalteng dalam waktu dekat berencana membeberkan nama-nama kader pengkhianat yang mengikuti kegiatan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Demokrat Kalteng Edi Rustian saat dihubungi di Palangka Raya, Senin, mengatakan nama-nama 10 orang yang mengatasnamakan kader partai dan yang mengikuti kegiatan KLB, sudah diterima oleh pengurus partai.

"Nama-nama orang yang mengikuti kegiatan itu sudah diverifikasi, baik di dari DPC maupun DPD. Kami pastikan juga mereka yang ikut KLB itu bukan orang yang memiliki suara syah," katanya dengan nada lantang.

Baca juga: Demokrat Kalteng segera beberkan nama-nama kader 'pengkhianat'

Dia menegaskan bahwa pengurus partai juga tidak pernah merekomendasikan kadernya baik di tingkat DPC maupun DPD, bahwa mereka yang hadir dalam mengikuti kegiatan yang ilegal tersebut.

Apabila benar itu kader partai Demokrat yang hadir di KLB tersebut, maka pengurus partai akan merekomendasikan ke pengurus pusat agar segera ditindak tegas.

"Salah satunya Kartu Tanda Anggota (KTA) yang bersangkutan dicabut. Apabila dari 10 nama-nama tersebut bukan kader, maka pihak kami akan mengambil langkah hukum karena sudah mencatut nama ketua Demokrat Kalteng agar mereka bisa berangkat," jelasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi tak akan campuri dualisme Partai Demokrat

Baca juga: SBY-AHY jangan tuding pemerintah soal permasalahan Demokrat

Baca juga: Langgar prokes, KLB Partai Demokrat dilaporkan ke Bareskrim