Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso berharap agar pemerintah segera melunasi piutang sebesar Rp1,2 triliun kepada Bulog untuk memperlancar arus kas perusahaan, mengingat pada saat yang sama Bulog juga memiliki utang ke bank.
"Total piutang pemerintah pada Perum Bulog sampai Mei 2021 sebesar Rp1,279 triliun. Mengingat pencairan piutang pemerintah pada Perum Bulog sangat penting untuk memperlancar arus kas perusahaan. Kami sangat mengharapkan dukungan agar pelunasan piutang pemerintah pada Perum Bulog dapat segera dilakukan," kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat di Komisi IV DPR RI Jakarta, Selasa.
Total piutang pemerintah pada Bulog sebesar Rp1,279 triliun yang terdiri dari pelepasan stok turun mutu Rp173 miliar, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang digunakan untuk penjualan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) sebesar Rp872 miliar, stok CBP yang digunakan untuk tanggap darurat bencana alam Rp36,7 miliar, Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) gula Rp11,2 miliar, dan kekurangan penagihan CSHP gula Rp184 miliar.
Sementara itu Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas mengatakan Perum Bulog memiliki utang kepada bank sebesar Rp14 triliun.
Direktur Keuangan Perum Bulog Bagya Mulyanto mengatakan pihaknya terbebani bunga komersil di kisaran delapan persen untuk pembiayaan pengadaan CBP .
Bagya mengungkapkan pada 2019 Bulog membayarkan beban bunga kepada bank sebesar Rp2,5 triliun, pada 2020 Rp1,67 triliun, dan pada tahun 2021 diprediksi beban bunganya mencapai Rp1,3 triliun.
Pada 2020 Perum Bulog membukukan penjualan sebesar Rp27,6 triliun yang terdiri dari penjualan komersil Rp10,4 triliun dan penjualan beras PSO (public service obligation) sebesar Rp17,2 triliun. Namun pada tahun lalu Bulog juga harus membayar bunga sebesar Rp1,67 triliun, sehingga rugi bersih pada 2020 sebesar Rp821 miliar.
"Untuk tahun 2021, per 30 April, kami Alhamdulillah bisa bukukan laba Rp91 miliar," kata Bagya.
Dia menyebut total aset yang dimiliki oleh Bulog sebesar Rp21,6 triliun. Dari total aset tersebut sebesar Rp14,5 triliun berupa pinjaman ke bank BUMN yang sudah berwujud stok CBP.
